Ahok Endus Permainan Politik DPRD-BPK, Prabowo: Ahok Jangan Parno

Wanda Indana    •    Senin, 13 Jul 2015 21:47 WIB
ahok
Ahok Endus Permainan Politik DPRD-BPK, Prabowo: Ahok Jangan Parno
Prabowo Soenirman-- MI/Imam Sukanto

‎Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga ada permainan politik antara DPRD DKI dengan Badan Pemerika Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2014. 

Anggota DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman meminta Ahok untuk tidak curiga. Sebab, hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK independen tanpa intervensi. Kepentingan BPK murni untuk menciptakan kondisi keuangan Pemerintah Daerah transparan dan akuntabel.

"Ahok jangan parno deh, jangan curiga mulu, hasil pemeriksan (BPK) kan independen, artinya mereka menunjukkan  independensinya, kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepada DPRD sesuai undang-undang," ujar Prabowo kepada Metrotvnews.com, Senin (13/7/2015). 

Ketika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI diserahkan kepada DPRD, maka selanjutnya dewan meminta jawaban Gubernur jika terjadi permasalahan terkait laporan keuangan DKI. 

"Kita minta jawaban Gubernur setelah LHP diserahkan oleh BPK," jelasnya. 

Terkait temuan Ahok yang menemukan kejanggalan lantaran dia tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap LHP BPK saat paripurna beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan, susunan acara paripurna sepenuhnya menjadi tugas Sekretaris Dewan, Sotar Harahap.

"Saya enggak tahu yang ngatur kan Sekwan (Sekretaris Dewan), yang membuat acara kan Pak Sotar," pungkasnya. 

Ahok menemukan surat kesepakatan bersama antara BPK dan DPRD dengan Nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD DKI Jakarta. Ahok menganggap surat keputusan bersama itu permainan politik.
 
"Ini tidak lazim, ada kesepakatan bersama antara DPRD dan BPK membuat gubernur tidak bisa memberikan pidato. Ini gila BPK sama DPRD main. Ini sengaja politik," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mempertanyakan kenapa penyerahan LHP kepada dirinya dilakukan secara diam-diam melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. "Kenapa dalam paripurna bohongi saya? Kenapa Ketua BPK menyerahkan diam-diam ke Sekda, Sekda juga belum dapat kuasa dari saya," tegasnya.
 
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Sotar Harahap mengatakan, pada tahun lalu rapat paripurna LHP BPK bersamaan dengan pengesahan tiga Raperda. Karena itu, gubernur diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tahun ini hanya penyerahan LHP yang merupakan hajat dari BPK.
 
"Untuk acara kemarin hajat tunggalnya penyerahan LHP BPK, sesuai dengan kesepatan bersama antara BPK dan DPRD, tata cara penyerahan LHP," kata Sotar.
 
Dalam kesepakatan itu, lanjut Sotar, LHP diserahkan dalam rapat paripurna istimewa hanya kepada DPRD. Sementara untuk gubernur diserahkan secara langsung.


(REN)

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

4 hours Ago

KPK optimis memenangkan gugatan praperadilan tersangka korupsi ktp-el Setya Novanto. KPK akan m…

BERITA LAINNYA