Temuan BPK Soal Pilkada Serentak, KPU Tunggu Respon Pemerintah

Nur Aivanni, Arga sumantri    •    Selasa, 14 Jul 2015 08:43 WIB
pilkada serentak
Temuan BPK Soal Pilkada Serentak, KPU Tunggu Respon Pemerintah
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik.(ANTARA-Wahyu Putro A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi pofitif hasil temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menunggu respon dari pemerintah dan DPR guna menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.

"Laporan BPK sangat bagus, langkah selanjutnya adalah tinggal bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Masalah yang muncul itu terkait benar dengan langkah berikutnya dari pemerintah dan DPR," kata Husni usai acara pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri dan para pimpinan parpol di kediaman dinas JK, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015) malam. 

Dia menilai, kekurangan yang masih terjadi di beberapa daerah merupakan hal yang wajar. Sebab, aturan yang mengatur pelaksanaan Pilkada serentak baru ada beberapa bulan yang lalu.

"Misalnya ada kekurangan di daerah, itu wajar, karena undang-undangnya baru ada bulan Maret. Siapa yang buat undang-undang itu? pemerintah dan DPR kan. Kewenangan anggaran bagi KPU juga dari Pemerintah dan DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang dinilai belum siap. Hal itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menilai kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Pemeriksaan itu dilakukan setelah sebelumnya menerima permintaan dari Pimpinan DPR melalui surat Ketua DPR Nomor PW/0706/DPR/RI/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015.

Dalam pemaparan BPK yang disampaikan oleh Anggota BPK I Agung Firman Sampurna, terdapat 10 temuan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak. Lima temuan pertama, yakni masalah anggaran Pilkada belum sesuai ketentuan, masalah NPHD anggaran Pilkada, masalah rencana penggunaan anggaran, masalah pembukaan rekening hibah pilkada serentak, dan masalah biaya pengamanan Pilkada.

Temuan selanjutnya, masalah sumber daya manusia, masalah pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah, masalah prosedur operasional standar di Mahkamah Konstitusi, masalah tahapan persiapan Pilkada serentak dan masalah pembentukan panitia ad hoc.


(REN)

Hakim Tolak Eksepsi KPK

Hakim Tolak Eksepsi KPK

53 minutes Ago

Itu berarti, proses praperadilan terhadap Novanto bakal dilanjutkan ke tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA