Terkait Hasil Audit BPK, KPU: DPR Punya Andil Persiapkan Pilkada Serentak

Arga sumantri    •    Selasa, 14 Jul 2015 08:54 WIB
pilkada serentak
Terkait Hasil Audit BPK, KPU: DPR Punya Andil Persiapkan Pilkada Serentak
Husni Kamil Manik--Antara/Dhoni Setiawan/cs

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah membahas hasil audit BPK terkait penyelenggaraan pilkada serentak dengan pemerintah. Kini, KPU mengaku tengah menunggu respon DPR atas hasil audit BPK tersebut.

"Kami sudah rapat dengan pemerintah, tapi belum rapat dengan DPR. Kami tunggu DPR untuk bahas ini. Sudah ada dari pimpinan DPR untuk membahas hal ini," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik usai menghadiri pertemuan dengan Wapres, para menteri kabinet kerja, dan para pimpinan parpol di rumah dinas Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).

KPU mengaku sudah meminta pemerintah menindaklanjuti hasil temuan BPK itu. Sebab, hasil audit BPK tersebut secara tidak langsung juga menyinggung peran KPU, Bawaslu, MK, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Yang tidak disebut itu DPR, walaupun sebenarnya DPR punya kontribusi juga atas persiapan ini," ungkapnya.

Sebelumnya,  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang dinilai belum siap. Hal itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menilai kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Pemeriksaan itu dilakukan setelah sebelumnya menerima permintaan dari Pimpinan DPR melalui surat Ketua DPR Nomor PW/0706/DPR/RI/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015.

Dalam pemaparan BPK yang disampaikan oleh Anggota BPK I Agung Firman Sampurna, terdapat 10 temuan terkait penyelenggaraan Pilkada serentak. Lima temuan pertama, yakni masalah anggaran Pilkada belum sesuai ketentuan, masalah NPHD anggaran Pilkada, masalah rencana penggunaan anggaran, masalah pembukaan rekening hibah pilkada serentak, dan masalah biaya pengamanan Pilkada.

Temuan selanjutnya, masalah sumber daya manusia, masalah pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah, masalah prosedur operasional standar di Mahkamah Konstitusi, masalah tahapan persiapan Pilkada serentak dan masalah pembentukan panitia ad hoc.



(REN)