Tiga Menteri Datang, Ganti Rugi Korban Lapindo Tak Langsung Cair

Heri Susetyo, Damar Iradat    •    Selasa, 14 Jul 2015 14:34 WIB
lumpur lapindo
Tiga Menteri Datang, Ganti Rugi Korban Lapindo Tak Langsung Cair
Luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Foto: Ant/Dwi Agus Setiawan.

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Tiga menteri Kabinet Kerja secara khusus datang ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini. Mereka bertemu dengan para warga korban lumpur Lapindo. Namun kedatangan tiga menteri tidak serta merta membuat uang ganti rugi korban lumpur Lapindo bisa dicairkan hari ini.

Semula, pemerintah berjanji uang ganti rugi bisa dibagikan sebelum Lebaran. Pencairan ganti rugi mundur karena proses validasi berkas warga korban lumpur belum selesai. Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo (BPLS) baru menuntaskan 1.127 berkas warga. Jumlah yang belum divalidasi lebih banyak: 2.220 berkas.

"Masyarakat ini, dari aspirasi yang sampai kepada saya meminta pencairan uang ganti rugi dilakukan serentak," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (14/7/2015). Khofifah berada di Sidoarjo bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Selain tiga menteri tersebut, hadir juga Gubernur Jawa Timur Soekarwo, sejumlah anggota Komisi V dan XI DPR RI, Direktur PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala dan Forum Pimpinan Daerah Sidoarjo.

Secara simbolis dilakukan penyerahan dana talangan pemerintah senilai Rp781 miliar dari Menteri Keuangan kepada Kepala BPLS Sunarso. Dana talangan diberikan karena PT Minarak Lapindo Jaya tidak sanggup lagi menanggung ganti rugi korban. PT Minarak Lapindo harus mengembalikan dalam jangka 4 tahun. 

Khofifah menjelaskan, pencairan ganti rugi serentak itu atas permintaan warga. Tujuannya untuk keadilan. Ia berjanji, validasi berkas akan dikebut. Khofifah meminta warga menyerahkan berkas-berkas paling lambat 31 Juli nanti. 

Tujuh hari kemudian dilakukan pengumuman. Setelah pengumuman, warga dipanggil untuk tanda tangan. Lalu, dua hari kemudian uang ganti rugi ditransfer ke rekening masing-masing. Apabila hingga 31 Juli masih ada warga yang belum melengkapi berkas, yang sudah selesai validasi tetap dibayar lunas.

Warga yang melewati batas waktu yang ditentukan akan mendapatkan uang ganti rugi sesuai penyelesaian validasi berkas. Menteri Basuki meminta staf BPLS dan PT Minarak Lapindo Jaya tidak mempersulit warga saat mengurus validasi. 

Basuki mengingatkan semua pihak agar tidak main-main dalam pencairan uang ganti rugi warga korban lumpur, termasuk korban yang sudah meninggal. "Jangan main-main, kalau warga menemukan ada yang main-main laporkan ke saya," pinta Basuki. 


(DOR)