Aturan Pembebasan Sanksi Pajak Masih Perlu Diuji

Angga Bratadharma    •    Selasa, 14 Jul 2015 17:31 WIB
pajak
Aturan Pembebasan Sanksi Pajak Masih Perlu Diuji
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Grant Thornton menyambut baik peraturan baru tentang fasilitas pajak dan pembebasan sanksi pajak yang dipandang bisa memberi manfaat besar untuk para wajib pajak. Akan tetapi, pelaksanaan untuk mendapatkan manfaat dari aturan tersebut masih harus melalui pengujian.

Partner di Grant Thornton untuk Jasa Konsultasi Pajak dan Bea Cukai Jeklira Tampubolon mengatakan kerangka baru fasilitas pajak ini secara signifikan memperluas kriteria wajib pajak yang dapat menerima fasilitas tersebut, dengan memperluas jumlah sektor usaha yang sebelumnya 52 sektor menjadi 66.

"Perusahaan yang berhak mengajukan fasilitas meliputi sektor usaha minyak dan gas bumi, pertambangan, tekstil, bahan kimia, mesin dan peralatan, manufaktur, dan distribusi," ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Di samping itu, Jeklira mengatakan aturan baru ini tampaknya dirancang untuk mempercepat proses persetujuan dengan mengurangi proses birokrasi yang ada. Peraturan baru ini mewajibkan pejabat pemerintah dari instansi yang berbeda untuk bertemu bersama untuk memutuskan satu berkas, yang mana sebelumnya mereka menandatangani berkas secara secara terpisah. 

"Keputusan akhir dari pembuat kebijakan telah dipindahkan dari Kantor pajak ke tim staf ahli di Departemen Keuangan," jelasnya.

Adapun tentang peraturan mengenai pembebasan sanksi, Tax Partner dari Grant Thornton Rahadianto Sudewo mengatakan, peraturan tentang pembebasan sanksi ini memiliki tujuan yang sama dengan kerangka insentif pajak, dengan cara mempermudah perusahaan untuk meminta pembebasan sanksi atas pembetulan laporan pajak dan pelaporan pajak yang terlambat atau tidak tepat waktu.

Berdasarkan peraturan baru ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembebasan sanksi ini sepanjang keterlambatan atau kesalahan laporan pajak terdahulu dibuat karena ketidaktahuan hukum atau tidak sengaja.

"Dalam peraturan baru ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki batas waktu enam bulan untuk menerima atau menolak berkas. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak tidak mengeluarkan keputusan, maka permohonan tersebut akan dianggap telah disetujui secara otomatis," pungkasnya.

Sekadar diketahui, pada April lalu, tiga badan pemerintah bersama-sama mengeluarkan peraturan tentang fasilitas pajak, yang semuanya mulai diberlakukan sejak April 5. Kerangka baru terdiri PP No 18/2015, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 89/2015, dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No 8/2015.

Pada bulan yang sama, Menteri Keuangan mengimplementasikan peraturan No. 91/2015 tentang mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak.



(ABD)

KPK Ambil <i>Medical Record</i> Setya Novanto

KPK Ambil Medical Record Setya Novanto

7 hours Ago

Salah satu staf pimpinan DPR yang kerap mengurus keperluan Novanto mengaku, rombongan KPK berku…

BERITA LAINNYA