KPU Pastikan Revisi Peraturan Nomor 01 Tahun 2013

- 17 April 2013 20:42 wib
MI/Mohamad Irfan/fz
MI/Mohamad Irfan/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2013 tentang iklan kampanye dan mencabut beberapa pasal yang berpotensi memberangus kebebasan pers.

Kepastian merevisi peraturan tersebut setelah KPU bertemu dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan para petinggi media yang berlangsung secara maraton di gedung KPU dan gedung Dewan Pers.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU akan mengadakan rapat pleno komisioner untuk memastikan penghapusan pasal-pasal yang dinilai bermasalah. Yang akan dicabut yaitu Pasal 46 tentang pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

“Berdasarkan hasil rapat, kami sepakat Pasal 46 dihapus dan akan kami tegaskan lagi dalam forum pleno,” ujar Ferry. KPU juga akan menghapus Pasal 45 ayat 4 yang menyebutkan jangka waktu bagi KPI dan Dewan Pers untuk mengenakan sanksi.

Ferry mengakui peraturan itu merupakan warisan peraturan pada 2002. Namun, Pasal 45 dan 46 rupanya luput dari pengamatan dan pembahasan yang mendalam sehingga menyisakan pasal yang bermasalah.

Pembuatan peraturan tersebut dianggap Ferry sesuai dengan SOP (standard operating procedure) terutama mengatur kinerja biro dalam penyusunan draf aturan. Dalam peraturan sebelumnya, pasal itu sudah ada. "Mereka (biro) hanya meng-copy paste pasal yang ada pada peraturan sebelumnya," jelasnya.

Menurut Ferry, penyusunan rancangan peraturan mulanya dilakukan setiap biro terkait. Draf aturan yang sudah dibuat biro kemudian diserahkan kepada komisioner untuk dibahas.

Setelah dibahas di antara komisioner, KPU juga akan melakukan sosialisasi dengan lembaga swadaya masyarakat. Draf itu kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dikoreksi. Hasil koreksi pemerintah itulah yang akan dijadikan sebagai draf final sebelum akhirnya disahkan menjadi peraturan.

"Jadi kami (KPU) ingin menegaskan di sini bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan upaya pembredelan,” ujarnya.

Saat bertemu dewan pers, KPU dikritik tajam oleh sejumlah praktisi media. Deputi Devisi Kepala Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar mengatakan sebetulnya peraturan KPU yang bermasalah sangat banyak, terutama jika ditelisik secara mendetail pasal-pasalnya.

Karena KPU hanya copy paste peraturan sebelumnya, Kohar menilai lembaga yang mengurus negara selama ini tidak serius. “Ini menggelikan karena ternyata ada pasal-pasal dalam peraturan yang disebut khilaf oleh KPU,” ujarnya.

Selain itu, Kohar meminta KPU untuk segera meneliti semua peraturan yang sudah dibuat agar tidak menjadi ranjau bagi pers ataupun institusi lain ke depan. Dia juga meminta agar KPU tidak menjadi saluran nafsu syahwat orang-orang yang ingin berkuasa. (Herybertus Lesek)

()

Bakal calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. -- Surya Perkasa

Teka-Teki Deklarasi Cawapres Jokowi

24 April 2014 21:51 wib

JOKOWI suguhkan teka-teki tentang cawapresnya.