Nasib Gubernur Sumut Ada di Mulut OC Kaligis

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 15 Jul 2015 09:16 WIB
kpk tangkap hakim ptun
Nasib Gubernur Sumut Ada di Mulut OC Kaligis
Gatot Pujo Nugroho (kiri). Foto: Septianda Perdana/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Nasib status Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ada di tangan pengacara Otto Cornelis Kaligis. Terseret  atau tidaknya Gatot dalam kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan, tergantung keterangan OC di depan penyidik.

"(Keterlibatan Gatot) Masih memerlukan pendalaman dari keterangan OCK," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji kepada Metrotvnews.com, Selasa (14/7/2015) malam.

Keterlibatan Gatot dalam kasus ini memang tengah berhembus kencang. Gatot, dan OC sama-sama dipastikan sudah dicegah keluar negeri pada Senin 13 Juli lalu. OC kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 14 Juli kemarin.

Selain keduanya, Julius Irawansyah Mawarji, Yulinda Tri Ayuni, Yeni Oktarinan Misnan, dan Evi Susanti juga turut dicegah keluar negeri melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Diduga kuat, mereka juga tahu banyak soal kasus korupsi yang sudah menjerat tiga hakim PTUN Medan.

Indriyanto pun memastikan mereka bakal segera dimintai keterangan dalam perkara ini. Tak menutup kemungkinan, ada tersangka baru selain OC. "Semua yang terkait dengan kasus ini, dipastikan diperiksa," jelas dia.

Perkara ini bermula dari penyidikan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 yang menyeret mantan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kasus Dana Bansos dan BDB Sumut sudah diputus bebas di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Berbekal putusan PT Sumut, Ahmad Fuad Lubis balik memperkarakan Kepala Kejaksaan Tinggi atas kasus yang menyeretnya melalui Pengacara M. Yagari Bhastara alias Gerry dari kantor pengacara OC Kaligis.

Ahmad menggugat kewenangan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara tersebut ke PTUN. Perkara ini dipegang Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro dan Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis pun diputus menang dalam gugatan di PTUN.

Rupa-rupanya, putusan Tripeni berbau amis. Usai membacakan putusan, dia dan dua rekannya, serta panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat Sekretaris PTUN Medan, dicokok KPK pada Kamis 9 Juli lalu.

Pada saat menangkap mereka, penyidik KPK mengamankan USD15 ribu dan SGD5 ribu dari Ruangan Ketua PTUN Medan. Diduga saat itu mereka menerima uang suap yang diantarkan Gerry yang menjadi pengacara Ahmad Fuad.

Dari hasil pemeriksaan, Gerry diduga selaku penyuap dinilai melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 54 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tripeni, Amir dan Dermawan diduga sebagai penerima suap selaku majelis hakim disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 5 Ayat2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

Syamsir Yusfan disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK terus menelusuri dari mana sumber suap ini berasal. Lembaga antikorupsi berkeyakinan, uang yang ditemukan bukan berasal dari Gerry. KPK akhirnya menggeledah kantor OC Kaligis dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dari hasil pengembangan, KPK kemudian menetapkan OC Kaligis sebagi tersangka. Dia diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2010 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.



(KRI)