KPK Korek Hasto soal Dana Kongres PDIP

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 15 Jul 2015 11:26 WIB
adriansyah
KPK Korek Hasto soal Dana Kongres PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto----MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dikorek keterangan soal dugaan permintaan bantuan dana untuk Kongres IV PDI Perjuangan. Namun, Hasto membantah partai banteng meminta bantuan kader buat pelaksanaan Kongres IV di Sanur, Denpasar.

Hasto menerangkan, PDIP sudah menyepakati tak ada permintaan bantuan dana. Sebab, iuran anggota sudah cukup menutup operasional kongres.

"Satu bulan sebelum kongres dan satu minggu sebelum kongres dalam rapat Fraksi DPP Partai sudah menegaskan, kami tidak memerlukan bantuan karena dana gotong royong yang dikumpulkan partai baik dari sumber internal maupun mereka-mereka yang peduli pada upaya mendukung PDIP sebagai partai ideologis yang prokerakyatan dana untuk kongres sudah cukup," kata Hasto seusai diperiksa sebagai saksi untuk Adriansyah di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2015).

Hasto diperiksa lantaran Bambang Hartono selaku pengacara marketing manager PT MMS Andrew Hidayat yang diduga menyuap Andriansyah mengatakan, Andrew memberikan uang Rp1 miliar, USD50 ribu, dan 50 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,05 miliar) sebagai bantuan untuk kongres PDI Perjuangan di Bali, namun sebelum uang itu sempat diberikan ke Kongres, Adriansyah keburu ditangkap pada 9 April 2015.

Lelaki asal Semarang, Jawa Tengah, itu menuturkan Adriansyah bukanlah peserta kongres. Dia hanya peninjau yang tak punya hak suara dan kewenangan dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan kongres.

"Dan terkait dengan dana, sama sekali tidak ada dana yang berasal dari saudara Adriansyah. Itu firm, karena kami sudah menegaskan jauh hari sebelumnya bahwa untuk dana kongres kami tidak memerlukan bantuan-bantuan dari anggota fraksi,"  jelas dia.

Dalam kasus dugaan suap di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, lembaga antikorupsi sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah anggota DPR Fraksi PDIP sekaligus mantan Bupati Tanah laut Adriansyah dan Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat.

Penasihat Hukum Andrew, Bambang Hartono membenarkan uang suap yang diberikan ke Adriansyah untuk membantu kongres PDIP di Bali pada April lalu. Namun, bantuan tersebut tidak terealisasi karena Adriansyah telanjur ditangkap KPK.

"Dan itu sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Adriansyah bahwa dia minta bantuan untuk kongres (PDIP) dan itu belum disampaikan ke kongres dan tertangkap oleh petugas KPK," kata Bambang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 29 Juni lalu.

Bambang tidak mau menyebut uang yang diberikan ke Adriansyah melalui anggota kepolisian Agung Krisdiyanto adalah suap untuk pengurusan izin pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Mengenai uang, memang kita akui, pemberian uang itu dari klien kita ke Pak Adriansyah untuk bantuan, tidak ada hubungan dengan izin usaha pertambangan," tegas dia.

Andrew Hidayat didakwa jaksa penuntut umum pada KPK menyuap politikus PDI Perjuangan sebesar Rp1 miliar. Andrew juga menyerahkan uang suap ke Adriansyah dalam bentuk mata uang luar negeri yakni, USD50 ribu dan SGD50 ribu.

Menurut Jaksa, Adriansyah selaku Anggota DPR telah membantu pengurusan perizinan usaha pertambangan perusahaan-perusahaan yang dikelola Andrew Hidayat di Kabupaten Tanah Laut. Atas perbuatannya, terdakwa Andrew diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(TII)