PP 28/2006 Lebih Pas dengan Semangat Antikorupsi

Intan fauzi    •    Rabu, 15 Jul 2015 14:38 WIB
remisi
PP 28/2006 Lebih Pas dengan Semangat Antikorupsi
Pintu lapas---Ant/Siswowidodo

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasubdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), M. Akbar Hadiprabowo mengakui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, belum sesuai dengan semangat antikorupsi. Ia menilai peraturan sebelumnya, yakni PP Nomor 28 Tahun 2006 lebih progresif.

"Jadi sesungguhnya PP No. 99 Tahun 2012 merupakan kemunduran dalam proses semangat antikorupsi yang selama ini digaungkan. Karena PP No. 28 Tahun 2006 justru lebih progresif dengan menerapkan satu per tiga masa pidana," kata Akbar saat ditemui Metrotvnews.com di kantornya, Jalan Veteran Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2015).

"Tapi kalau PP No. 99 Tahun 2012 ini selama yang bersangkutan baru enam bulan dan telah memenuhi persyaratan itu sudah bisa mendapatkan remisi," tambahnya.

Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012, seorang tersangka kasus pidana korupsi bisa mendapatkan remisi dengan syarat menjadi justice collaborator atau ingin bekerja sama untuk membongkar kasus korupsi. Dengan adanya peraturan tersebut, Akbar menilai adanya peloncatan ranah dalam mewujudkan remisi bagi koruptor.

"Napi kan sudah menjadi ranah lapas (lembaga pemasyarakatan), tapi harus loncat kembali ke pengadilan atau kepolisian," terang Akbar.

Surat keterangan justice collabolator bagi koruptor menjadi kewenangan penegak hukum yakni pengadilan, kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akbar menyebut, biasanya permintaan surat keterangan justice collaborator lebih sulit diberikan oleh KPK. Namun, ia pun tak mengiyakan bahwa meminta surat keterangan justice collaborator pada pengadilan atau kepolisian lebih mudah.

Menanggapi banyaknya tentangan remisi bagi koruptor, Akbar menjawab hal itu bukan semata kesalahan lapas. Sebaliknya, sistem hukum di Indonesia yang menjadikan semua pelanggar hukum dimasukkan ke dalam penjara tidak menimbulkan efek jera.

"Masalahnya adalah pola pikir. Koruptor kita di penjara tapi masih kaya. Padahal bisa saja dimiskinkan atau diberikan sanksi sosial. Kalau seperti ini yang disalahkan seringkali petugas lapas," jelasnya.


(TII)