Ribuan Buruh Surabaya Adukan Pelanggaran THR

Mufti Sholih    •    Rabu, 15 Jul 2015 19:26 WIB
ramadan 2015
Ribuan Buruh Surabaya Adukan Pelanggaran THR
Buruh rokok mendapat THR----Ant/Andreas Fitri

Metrotvnews.com, Surabaya: Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Jawa Timur menyatakan menerima sebanyak 7.746 aduan dari buruh terkait masalah pelanggaran THR. Pengaduan diterima sejak 16 Juni sampai dengan 15 Juli 2015.

"Dari data kami yang masuk 46 perusahaan tersebut tersebar di delapan kabupaten kota di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Jember, dan juga di Probolinggo," kata Koordinator Posko THR Lembaga Bantuan Hukum (LBH) - Relawan Buruh Jawa Timur, Abdul Wachid Habibullah, seperti dilansir Antara, Rabu (15/7/2015).

Menurut dia, ribuan buruh tersebar di sebanyak 46 perusahaan yang ada di Jawa Timur. Ia mengatakan, korban pelanggaran THR yang melapor ini didominasi pekerja kontrak dan harian lepas serta beberapa pekerja tetap.

"Modus operandi tidak adanya pembayaran THR ini adalah status pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan THR, alasan berikutnya adalah karena tidak mampu serta pekerja sedang dalam perkara pemberhentian kerja," paparnya.

Dengan adanya laporan tersebut, LBH telah melakukan klarifikasi dan juga somasi kepada perusahaan-perusahaan yang diadukan tersebut. Tak hanya itu, LBH juga telah melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Atas kasus ini, pihaknya juga mengeluarkan tiga rekomendasi di antaranya adalah mendesak kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk mengumumkan perusahaan yang melanggar kepada masyarakat luas.

"Selain itu meminta supaya perusahaan yang melanggar dimasukkan ke daftar hitam oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur," tandasnya.

Pihaknya juga mendesak kepada Pemprov Jatim memproses hukum perusahaan-perusahaan yang dinilai telah melakukan pelanggaran tersebut. "Secara regulasi pemerintah supaya memperkuat peraturan soal THR melalui Peraturan Daerah dan Undang-Undang serta perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara preventif dan represif," katanya.


(TII)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

19 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA