Pengawasan Terhadap Hakim Belum Maksimal

Damar Iradat    •    Kamis, 16 Jul 2015 09:29 WIB
kpk tangkap hakim ptun
Pengawasan Terhadap Hakim Belum Maksimal
Hakim Tripeni Irianto Putro yang ditangkap KPK----Ant/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai fungsi pengawasan terhadap hakim masih belum maksimal. Hal ini tidak lepas dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan hakim di persidangan.

Menurut catatan ICW, selama tahun 2014 hingga 2015 ada 11 hakim yang sudah diproses karena kasus korupsi. Tiga di antaranya, adalah hakim pada kasus Dana Bansos dan BDB Sumatera Utara yang baru dicokok KPK Kamis, 9 Juli kemarin.

"Baik fungsi pengawasan di internal dan eksternal hakim ini tidak maksimal. Dari eksternal, pada 2014 lalu juga ada 1.639 laporan yang masuk ke Komisi Yudisial. Pada tahun sebelumnya ada sekitar 2.000 lebih. Fungsi-fungsi ini harusnya bisa berjalan," kata Tama, Kamis (16/7/2015).

Tama menyebut, pengawasan internal jauh lebih longgar. Sebab, Mahkamah Agung selaku lembaga kehakiman teringgi masih memberi kesempatan dan promosi terhadap hakim yang dinilai bermasalah.

"Ketika hakim kena sanksi, mereka masih bisa mendapat ruang yang cukup besar. Bahkan, masih mendapat peluang untuk promosi. Harusnya tidak diberikan ruang, dan masuk ke ranah pembinaan. Bukan kemudian ketika ada masalah dia pindah tempat dan masih bisa mendapatkan promosi," lanjut Tama.

Kinerja KY dari sisi eksternal, menurut Tama, juga tidak bisa maksimal. Pasalnya, kewenangan komisi pengawas peradilan itu belum ideal.

"Respons dari MA sendiri, KY mau dihapuskan dari UU, ini agak berbahaya. Artinya apa? Kalau memang betul ingin maksimal fungsi pengawasan kepada hakim, maka KY harus diperkuat," tandasnya.

Mafia peradilan di Indonesia kembali disorot setelah tiga hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Medan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap.

Hakim yang tertangkap KPK adalah Hakim sekaligus Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), Amir Fauzi (AF), dan Darmawan Ginting (DG). Ketiganya diangkut dalam operasi tangkap tangan di kantor PTUN Medan, Kamis 9 Juli lalu.

KPK juga mengamankan pengacara M Yagari Bhastara Guntur (MYB) dari law firm OC Kaligis, serta Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SF). Keduanya juga resmi menjadi tersangka di KPK. Belakangan, KPK menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka.

Saat mengamankan kelimanya, penyidik KPK turut menyita USD15 ribu dan 5.000 dolar Singapura. Uang itu ditemukan Ruangan Ketua PTUN Medan.

Ketiga hakim dan panitera ini diduga menerima suap dari Yagari alias Gerry. Pengacara ini diketahui sedang menangani perkara permohonan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis.


(TII)

KPK yang Berani Jujur Hebat

KPK yang Berani Jujur Hebat

2 hours Ago

KERJA ekstra keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat Setya Novanto dal…

BERITA LAINNYA