Djan Jamin Dua Kubu PPP tak Ribut saat Pilkada

Ilham wibowo    •    Sabtu, 18 Jul 2015 04:54 WIB
kisruh ppp
Djan Jamin Dua Kubu PPP tak Ribut saat Pilkada
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz (kanan) memberikan keterangan pers usai mengambil surat izin menjenguk koleganya Suryadharma Ali di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/6). (FOTO: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz mengapresiasi hasil revisi PKPU yang memberi kesempatan partai yang bersengketa mengikuti pilkada serentak. Dia menjamin, saat pilkada, dua kubu PPP ini tidak akan ribut.

"Tiap orang tentu punya pandangan dan pendapat berbeda. Kita anggap kalau beda ya sah-sah saja. Apa yang mau diributkan. Itu bisa diributkan kalau anggaran pengawasan, anggaran pilkada kurang. Kalau anggaran pengawasan kurang yang awasi siapa. Kalau anggaran pengawasan pemilu kurang kenapa tidak diributkan," kata Djan di kediaman Aburizal Bakrie, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2015) malam.

Djan mengatakan, dua kelompok pengurus PPP kompak dalam menghadapi pilkada serentak. Kedua belah pihak telah berkomunikasi satu sama lain untuk menentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusung.

"Saya tidak lihat ini masalah. Masing-masing kubu itu pasti kader kami sendiri. Pasti kader PPP," tutur dia.

KPU, sebelumnya, memastikan dua partai yang tengah bersengketa, yakni, PPP dan Partai Golkar dapat mengikuti Pilkada. Sebab, KPU telah menyelesaikan revisi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.

"Revisi sudah selesai dan sedang kami daftarkan ke Kementerian untuk diundang-undangkan," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat dihubungi, Rabu 15 Juli lalu.

Hadar menjelaskan, ada tiga poin yang direvisi KPU. Pertama partai yang bersengketa dan belum mencapai islah atau inkrah, maka dua kepengurusan parpol dapat memberikan persetujuan untuk mengusung satu pasangan calon yang sama.

Kedua, jika dalam pengusungan calon kepala daerah parpol bersengketa membentuk koalisi, koalisi tersebut haruslah koalisi tunggal. Artinya, masing-masing kubu harus bekerjasama dengan koalisi yang sama.

Ketiga, proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan inkrah, dinyatakan tetap sah. Parpol maupun gabungan parpol tidak dapat menarik pengajuan pasangan calon.

 


(OGI)