Spekulasi Kekerasan di Tolikara Harus Diredam

Wandi Yusuf    •    Sabtu, 18 Jul 2015 11:14 WIB
penyerangan
Spekulasi Kekerasan di Tolikara Harus Diredam
Juru Bicara Demokrat Ulil Abshar Abdalla. Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diminta meredam spekulasi kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, pada Jumat, 17 Juli, saat salat Idul Fitri.

"Isu kekerasan atas rumah ibadah jelas sangat sensitif. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak termakan oleh spekulasi yang bernada provokatif yang biasanya menyebar lewat media sosial," kata Jubir Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2015).

Partai Demokrat menyatakan tindakan vandalisme dan kekerasan atas rumah ibadah, apapun alasannya, tak bisa dibenarkan dan harus ditolak sekeras-kerasnya. "Aparat negara melalui aparat penegak hukumnya harus bertindak tegas atas pelaku pembakaran ini," tegas Ulil.

Ia meminta penegak hukum segera mengungkap apa yang sebetulnya terjadi di balik peristiwa ini sehingga memupus segala bentuk spekulasi yang bisa menjadi bahan provokasi di tengah-tengah masyarakat.

"Kami menyesalkan aparat keamanan yang kurang sigap mengantisipasi kejadian ini, padahal terindikasi adanya selebaran yang bernada provokasi sudah ada sejak kira-kira seminggu sebelum peristiwa ini terjadi," katanya.

Ulil melihat hubungan antarumat beragama di Papua selama ini sangat baik dan damai. "Suasana ini harus tetap dijaga, jangan sampai dirusak oleh tindakan sekelompok orang yang belum tentu mewakili sikap keberagamaan yang dominan di komunitas agama bersangkutan," katanya.

Ia menegaskan beribadah merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Perusakan atas rumah ibadah berlawanan dengan dasar konstitusional ini. "Prinsip ini harus dijadikan dasar dalam melihat kehidupan keberagamaan di negeri kita," katanya.


(UWA)

Nasib Praperadilan Novanto

Nasib Praperadilan Novanto

1 hour Ago

Secara materil gugatan praperadilan Novanto gugur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 Ayat 1 …

BERITA LAINNYA