Mendagri Bisa PK terkait SK Bupati Kobar

- 22 April 2013 22:34 wib
MI/M Irfan/zn
MI/M Irfan/zn

Metrotvnews.com, Jakarta: Mendagri Gamawan Fauzi mengaku belum mengetahui alasan MA menolak kasasi pihaknya terkait dengan pembatalan SK Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar).

"Kita belum dapat isi penolakan kasasinya," katanya melalui pesan singkatnya, Senin (22/4).

Namun demikian, tambah Gamawan, pihaknya meyakini SK Pelantikan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar berdasarkan aturan yang berlaku.

"Pelantikan Ujang kan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu untuk lebih jelasnya, saya akan pelajari apa isi penolakan kasasinya," ujarnya.

Sementara itu, pengamat hukum tata negara UGM Fajrul Falakh mengatakan, sebaiknya Mendagri melakukan upaya peninjauan kembali (PK) terkait pembatalan SK tersebut.

Hal ini sekaligus menyingkronkan proses hukum yang terjadi antara MA dan MK. "Beri alasan kalau SK dikeluarkan akibat adanya putusan MK," ujarnya.

Namun apabila upaya PK yang ditempuh Mendagri gagal, langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan yaitu melakukan pemilu kada baru. Sebab saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur pemilu kada ulang akibat SK pelantikan dibatalkan.

"Apalagi masa pemerintahannya sudah lewat 1/2 periode. Jadi ya buat saja pemilu kada baru," pungkasnya. (Emir Chairullah)

()

Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke kampus ITB disambut aksi penolakan sejumlah mahasiswa…