Wakapolri: Calon Kapolri Diukur dari Legalitas dan Legitimasi

- 22 April 2013 23:56 wib
Nanan Sukarna--Mohamad Irfan/cs
Nanan Sukarna--Mohamad Irfan/cs

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna enggan memberi bocoran siapa calon kuat pengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Ia hanya mengatakan sudah jelas siapa-siapa saja kandidatnya.

"Yang akan jadi siapa, jelas. Bintang tiganya siapa, bintang duanya siapa, semua temen media tahu," kata Nanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Menurut Nanan, calon kapolri haruslah bintang tiga atau bintang dua dengan sisa jabatan dua tahun. Selain Nanan, ada sejumlah jenderal bintang tiga di kepolisian. Tiga di antaranya memasuki masa pensiun, yakni Komjen Oegroseno, Komjen Imam Sudjarwo, dan Nanan sendiri, sehingga tidak mungkin dicalonkan.

Dengan demikian, hanya tersisa nama Kabareskrim Komjen Sutarman, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kabaintelkam Komjen Suparni Parto. Ada pula dua calon kandidat bintang dua yang masih jauh masa pensiun.

Sejauh ini belum ada keputusan nama-nama dari Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi. Yang pasti, Nanan berharap calon Kapolri berikutnya lebih baik lagi, dan bebas intervensi, kolusi, korupsi, serta nepotisme.

"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas. Saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan jaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal," kata Nanan dengan nada bercanda.

Menurut Nanan, semua nama memiliki hak yang sama untuk menjadi Kapolri. Namun, penentuannya akan diukut lagi dari sisi legalitas dan legitimasi.

“Legalitas formal berarti sekolahnya, pangkatnya, ketentuan umurnya. Kalau legitimasi, dia diakui enggak oleh bawahan, oleh temannya satu leting (angkatan), atasannya, masyarakat. Kan harus dua-duanya, legalitas dan legitimasi cukup,” terang Nanan.

Nantinya, nama-nama yang dinilai punya legalitas dan legitimasi diusulkan dalam Wanjakti. Selanjutnya menjadi hal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyetujui.

Jenderal Timur Pradopo rencananya diganti pada Agustus atau September 2013. Pergantian dipercepat dari masa jabatannya yang jatuh pada Januari tahun depan. Alasannya, 2014 akan berlangsung Pemilu dan konsep pengamanan harus disusun dari sekarang.

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…