JK: Kerusuhan Tolikara Harus Diselesaikan Secara Hukum

Achmad Zulfikar Fazli    •    Minggu, 19 Jul 2015 14:59 WIB
penyerangan
JK: Kerusuhan Tolikara Harus Diselesaikan Secara Hukum
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK)--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan insiden kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang menyebabkan puluhan kios dan tempat ibadah harus diselesaikan secara hukum.

"Tentunya aparat hukum harus menyelesaikan tindakan anarkis itu dan harus diselesikan secara hukum," tegas JK seperti yang dilansir Antara di kediamannya, Makassar, Minggu (19/7/2015).

Menurut dia, saat ini Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sedang berada di Papua, untuk menyelesaikan kerusuhan tersebut. Ia telah mendapatkan laporan situasi di lokasi kerusuhan sudah aman.

"Memang di sana sudah tenang, sebagai aparat hukum tindakan anarkis tersebut harus diselesaikan secara hukum, karena saat ini polisi dan aparat keamanan dari TNI, Kodim harus menyelesaikan masalah itu," jelas dia.

Terkait penyebab kerusuhan yang diduga akibat dari suara speaker yang digunakan umat Muslim saat menjalankan ibadah salat Id. Suami dari Mufidah Kalla ini mengatakan polisi masih terus melakukan penyelidikan.

"Tidak, begini di sana ada Perda (Peraturan Daerah) yang mengatakan bahwa rumah ibadah tidak boleh memakai speaker keluar, katanya ini perda. Nah mereka kan muslim mendapat izin untuk lebaran Idul Fitri dan itu sudah biasa setiap tahun tidak jadi soal," kata dia.

Ketua PMI Pusat ini membantah tidak adanya kekerasan yang dilakukan kepada jamaah yang melakukan aksi penyerangan. Menurut dia, tindakan tegas itu dilakukan untuk membubarkan kerusuhan agar tidak meluas.

"Polisi dan Kodim, menurut laporan itu mendorong mereka keluar dari jamaah, supaya tidak terjadi bentrok, kerena berdekatan dengan kios di luar Kodim, Koramil, terjadilah pembakaran itu dan pastinya ini melanggar hukum," ucap dia.

JK pun mengaku telah membaca surat edaran atau pemberitahuan yang dilayangkan Jemaat Gereja Gidi. Surat tersebut berisikan bahwa jamaat Gereja Gidi akan melaksanakan suatu gelaran keagamaan para jamaat di wilayah tersebut, pada 13-17 Juli 2015. Namun, ia menilai surat tersebut terlihat ganjil.

"Saya meminta polisi untuk mengecek kebenaran surat edaran, apa benar ada surat seperti itu, karena agak aneh suratnya. Dan untuk diketahui pemerintah setempat dan polisi tidak menganggap surat itu diberlakukan, tetapi tetap memberi izin untuk melaksanakan ibadah," ungkapnya.

Menurut dia, tidak mungkin satu organisasi melarang orang melakukan ibadah dan bila bertentangan dengan aturan pemerintah jelas itu melanggar hukum.

"Boleh saja siapa orang mau ngomong apa, tetapi hukum yang lebih tinggi dari pada itu. Tidak boleh surat pemberitahuan itu berlaku, karenanya, jangan lupa Pemerintah Daerah tidak boleh melarang Idul Fitri itu, tetap harus diizinkan," tegas dia.

JK menyebut dengan alasan speaker tersebut sebagai awal pemicunya terjadi pembakaran, namun bukan itu persoalan utamanya karena semua agama diberikan izin kebebasan melaksanakan ibadahnya.

"Pemerintah daerah akan membangun kembali kios termasuk musalahnya. Kita juga akan membantu korban-korban baik itu diberikan modal usaha baru dan sebagainya," pungkas dia.


(AZF)