KontraS Tuding SBY Berkontribusi atas Lambannya Reformasi TNI

   •    Selasa, 23 Apr 2013 20:24 WIB
KontraS Tuding SBY Berkontribusi atas Lambannya Reformasi TNI
Ilustrasi--ANTARA/zn

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 51 kasus kekerasan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terjadi sepanjang Januari-April 2013. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kekacauan dan tindakan semena-mena oleh oknum TNI ini akibat belum adanya amendemen peradilan militer. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap ikut berperan karena menarik kembali usulan amendemen tersebut.

"Amandemen peradilan militer itu pada 2005 diajukan, 2006 diperdebatkan, 2007 sama Presiden (SBY) ditarik. Bubar semua. SBY ini salah satu pihak yang memang berkontribusi terhadap lambannya atau hilangnya reformasi TNI," kata Haris Azhar, Koordinator Eksekutif KontraS ketika ditemui di Jakarta, Selasa (23/4).

Haris mengatakan 51 kasus sepanjang Januari - April ini menunjukkan adanya peningkatan cukup tinggi dibandingkan tahun lalu yang selama 12 bulan tercatat sekitar 110 tindak kekerasan oleh oknum TNI AD. Ketiadaan reformasi peradilan militer membuat tak kunjung terwujudnya perbaikan pada aspek hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Mengapa? Karena berkali-kali yang menjadi korban tindak kekerasan oknum TNI adalah masyarakat sipil yang secara kasat mata bisa dikatakan bukan lawan mereka yang memang memiliki skil perang dan dibekali senjata. Ketika kasus kekerasan menjadi isu nasional dan diputuskan untuk diselesaikan di Pengadilan Militer, lagi-lagi itu melukai rasa keadilan masyarakat.

"TNI biasanya menempuh pengadilan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus itu justru menjadi ajang melindungi. Oleh karenanya kita mesti merubah pengadilan militer itu agar diamandemen, yang mana kalau ada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, ya dipidana umum, dong! Mereka kan melakukan kekerasan bukan dalam tugas kemiliteran," tegas haris.

Menurut Haris, proses hukum harus dikerjakan oleh pihak kepolisian. Sayangnya, Polri terkesan takut untuk menangani kasus yang melibatkan oknum TNI.

"Polisi yang harusnya bekerja. Nah di sini kita bisa bilang kalau polisi juga punya problem ketakutan untuk menangani kekerasan yang dilakukan oknum TNI," pungkas Haris.


KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA