Teras Narang Tegaskan Pernah Tolak Lantik Ujang Iskandar-Bambang

- 24 April 2013 23:28 wib
MI/Surya Sriyanti/fz
MI/Surya Sriyanti/fz

Metrotvnews.com, Palangkaraya: Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menegaskan sudah pernah menolak keinginan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melantik Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

“Apalagi saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat saat itu, Gubernur Kalteng menolak dan tidak  melantik mereka,” tegas Teras di Palangkaraya, Rabu (24/4).

Sehingga, dia masih menunggu perkembangan dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan (SK) pelantikan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai bupati dan wakil bupati. Sebab, dirinya selaku Gubernur Kalteng tidak terkait dengan pelantikan pasangan Ujang-Bambang.
   
Karena itu, dirinya tinggal menunggu Kemendagri untuk mengimplementasi keputusan MA yang mengamini keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas pencabutan SK pelantikan Bupati Kotawaringin Barat tersebut. “Karena sesuai dengan aturan hkum, putusan MA adalah putusan akhir yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap,”jelasnya.

Sengketa itu bermula pada pemilu kada Kobar 2010. Saat itu pasangan Ujang Iskandar-Bambang Puwanto bertarung melawan Sugianto-Eko Sumarno. Pasangan Sugianto-Eko memenangi pemungutan suara. Namun, pasangan Ujang-Bambang yang merupakan petahana menggugat ke MK.

Oleh MK, gugatan Ujang dikabulkan. MK pun mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko dan memerintahkan pelantikan Ujang-Bambang. Atas putusan MK itu, Kemendagri membuat SK pelantikan Ujang-Bambang sebagai Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Barat.

Padahal, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat telah menetapkan pasangan Sugianto-Eko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Bahkan, DPRD pun telah menolak pelantikan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

DPRD Kotawaringin Barat menolak pelantikan itu lantaran pelantikan Ujang-Bambang itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 30 Desember 2011 tanpa mengacu usulan DPRD.

Tidak terima atas putusan tersebut, pasangan Sugianto-Eko menggugat ke PTUN Jakarta. Pada 21 Maret 2012, PTUN Jakarta membatalkan SK Kemendagri tertanggal 8 Agustus 2011. (Surya Sriyanti)


()

Bakal calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. -- Surya Perkasa

Teka-Teki Deklarasi Cawapres Jokowi

24 April 2014 21:51 wib

JOKOWI suguhkan teka-teki tentang cawapresnya.