Jadi Justice Collaborator, Nazaruddin Belum Pasti Diberi Remisi

Krisiandi    •    Selasa, 21 Jul 2015 11:55 WIB
remisi koruptor
Jadi <i>Justice Collaborator</i>, Nazaruddin Belum Pasti Diberi Remisi
Unjukrasa antikorupsi. Foto: R Rekotomo/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengungkapkan SK remisi tiga narapidana kasus korupsi, Dada Rosada, Nazaruddin dan Emir Moeis belum diterbitkan. Akbar menyatakan SK nya masih diproses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

"Persyaratannya akan diverifikasi terlebih dahulu dan masih harus melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), Jadi hingga saat ini belum diterbitkan SK-nya," kata Akbar, Selasa (21/7/2015).

Akbar mengakui Nazaruddin sudah mengantongi surat keterangan bersedia bekerjasama (justice collaborator) dari KPK. Namun itu bukan berarti bekas Bendaraha Umum Partai Demokrat itu otomatis mendapatkan remisi. 

"Ada sejumlah persyaratan lain, di antaranya tidak terdaftar dalam register F (tidak pernah melanggar tata tertib) selama enam bulan terakhir, mengikuti program pembinaan di dalam lapas dan sebagainya," papar Akbar. 

Akbar menegaskan, bukan hanya tiga narapidana itu, namun seluruh narapidana koruptor yang terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan belum mengantongi SK remisi.

Seperti diketahui, PP tersebut mengatur soal pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi, terorisme dan narkotika. PP ini diberlakukan bagi narapidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap pada 2012 dan seterusnya.  

"Semua masih sebatas usulan dari kantor wilayah dan masih dalam proses," ucapnya. Usulan, jelas Hadi, datang dari lembaga pemasyarakatan diteruskan ke kantor wilayah dan kemudian diproses di Ditjen Pemasyarakatan. 

Berbeda dengan Nazaruddin, Dada dan Emir belum mengantongi surat keterangan kesediaan menjadi whistleblower yang diterbbitkan KPK. Menurut Hadi, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga antikorupsi itu terkait persyaratan adanya surat bersedia untuk menjadi justice collabolator.

"Kita akan tanyakan nanti ke KPK," ucapnya.

Dada merupakan terpidana pengurusan perkara banding dana bansos Pemkot Bandung tahun 2009-2010. Mantan Wali Kota Bandung itu divonis 10 tahun. Emir divonis tiga tahun karena kasus suap proyek pembangunan PLTU di Lampung, tahun 2004. Sedangkan Nazar terpidana korupsi proyek Wisma Atlet Palembang divonis empat tahun 10 bulan. 


(KRI)