Kelompok Mubalig Indonesia Minta Penjelasan Tedjo Soal Surat GIDI

Desi Angriani    •    Selasa, 21 Jul 2015 17:02 WIB
penyerangan
Kelompok Mubalig Indonesia Minta Penjelasan Tedjo Soal Surat GIDI
Kelompok Mubalig Indonesia Ali menyerbu kantor Menko Polhukam--Foto: MTVN/Desi Angriani

Metrotvnews.com, Jakarta: Kelompok Mubalig Indonesia menyerbu kantor Menkopolhukam terkait pernyataan Tedjo Edhy Purdijatno yang menyatakan tidak ada surat edaran mengenai larangan ibadah salat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua.

"Saya dan Pak Kyai Anwar Sanusi, kami dari badan koordinasi mubalig se-Indonesia datang ke Menkopolhukam meminta klarifikasi terhadap surat GIDI yang beredar di Tolikara terkait dengan pelaksanaan salat Id dan pelarangan menggunakan jilbab," ujar Ketum Mubalig Indonesia Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (21/7/2015).

Kepada Ngabalin, Tedjo membantah mengeluarkan pernyataan tersebut sebagaimana yang beredar di media massa. Bantahan mengenai surat itu, kata Ngabalin, justru keluar dari mulut Presiden GIDI.

"Ternyata di beberapa informasi pak Menko ini diplintir pernyataannya bahwa surat dari GIDI itu tidak ada, ternyata pernyataan ini keluar dari mulut Presiden GIDI sama seperti pernyataan pak kapolri bahwa surat ini ada," ungkap dia.

Menurutnya, surat itulah yang menjadi pemicu terjadinya berbagai macam insiden di Tolikara dan wilayah lainnya. Ia berharap, pernyataan-pernyataan para pejabat tidak salah tafsir ke depannya.

"Pesan ini jangan sampai salah lagi ditafsirkan. Salah lagi diplintir sehingga tidak mendatangkan manfaat," kata dia.

Seperti ramai diberitakan, Menkopolhukam Tedjo mengatakan, pengurus GIDI di Tolikara, Papua membantah telah mengeluarkan surat edaran yang melarang salat Idul Fitri di daerah tersebut.

"Kapolda dan Pangdam turun ke daerah itu. Mereka membantah, tidak pernah dilakukan seperti itu. Artinya, itu dari mana? Itu dibantah panitia di sana," kata Tedjo Senin 20 Juli.

Disebut, ada tiga poin isi surat yang dinilai kontroversial, yakni GIDI tidak mengizinkan adanya perayaan Lebaran di Tolikara, perayaan Lebaran bisa dilakukan di luar Tolikara, dan larangan perempuan muslim menggunakan jilbab.


(MBM)