Pertemukan KPU dan Parpol, JK Dinilai Hanya Ingin Melindung Golkar

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 22 Jul 2015 07:26 WIB
pilkada
Pertemukan KPU dan Parpol, JK Dinilai Hanya Ingin Melindung Golkar
Pengamat Politik, Nico Harjanto--MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertemukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah petinggi partai politik untuk menyelesaikan partai politik yang mengalami dualisme kepengurusan beberapa waktu lalu. Namun, langkah tersebut menimbulkan kritik, lantaran pertemuan tersebut dinilai hanya untuk menyelamatkan Partai Golkar yang tengah berselisih agar dapat mengikuti Pilkada serentak 2015.

"Ini memang perlu kritisi bener karena pak JK di masa lalu tidak bisa dipungkiri pernah menjadi ketua umum Golkar. Kalau penuh kontroversi pasti pak JK ingin melindungi Partai Golkar," kata Pengamat Politik, Nico Harjanto, dalam Bincang Pagi, Metro Tv, Jakarta, Selasa (22/7/2015).

Menurut dia, seharusnya partai yang berkonflik seperti Partai Golkar dan PPP dapat menyesuaikan diri kepada aturan yang telah ada. Bukannya malah aturan yang terus menerus berganti demi mengakomodir partai yang bermasalah.

"Seharusnya mereka menyesuaikan bukan aturan yang menyesuaikan partai yang berkonflik. Ini kan tidak adil," ujar dia.

JK, kata dia, seharusnya bisa mengakomodir semua pihak tidak hanya partai politik yang berselisih. Sebab, selama ini publik yang mencalonkan diri sebagai calon independen yang selalu dirugikan terhadap aturan yang diterapkan KPU.

"Publik yang maju melalui independen selalu dirugikan dengan masalah administrasi tanpa diberikan kesempatan untuk memperbaiki. JK seharusnya bukan hanya partai berkonflik tapi yang tidak berkonflik. Termasuk publik yang maju melalui jalur independen," imbuh dia.

Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum dan para pimpinan partai politik di rumah dinas Wapres, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin 13 Juli 2015. Selama kurang lebih dua jam, pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Pertama, seluruh pihak mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, pemerintah dan para pimpinan partai politik sepakat agar Pilkada serentak tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember mendatang.

Kedua, pertemuan itu juga membahas soal konflik kepengurusan yang tengah melanda partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari pertemuan itu juga, keduanya sepakat mencalonkan calon yang sama



(AZF)

KPK Ambil <i>Medical Record</i> Setya Novanto

KPK Ambil Medical Record Setya Novanto

7 hours Ago

Salah satu staf pimpinan DPR yang kerap mengurus keperluan Novanto mengaku, rombongan KPK berku…

BERITA LAINNYA