Menperin Terbitkan Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau

Husen Miftahudin    •    Rabu, 22 Jul 2015 18:31 WIB
kementerian perindustrian
Menperin Terbitkan Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau
Menperin Saleh Husin. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menerbitkan pedoman penyusunan standar industri hijau (SIH) yang tertuang dalam Permenperin Nomor 50/M-IND/PER/6/2015.

SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait bahan baku, bahakan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau.

"Permenperin yang merupakan amanat UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan perencanaan penyusunan SIH dengan memperhatikan kebijakan nasional di bidang standarisasi, perkembangan industri di dalam dan luar negeri, perjanjian internasional serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Sementara itu, dalam penyusunan SIH diterapkan beberapa prinsip seperti transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, serta dimensi pengembangan. Penyusunan SIH juga harus memperhatikan metode dan jenis verifikasi serta perolehan data yang tepat, benar, konsisten dan tervalidasi.

Selanjutnya, papar dia, penyusunan SIH akan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin. Keanggotaan tim teknis sendiri harus mewakili seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur produsen, konsumen, regulator, dan pakar di bidang yang relevan.

Nantinya, SIH akan dipublikasikan melalui website Kemenperin dalam bentuk file elektronik (e-file). Di samping itu, SIH yang diterbitkan tidak semua mengacu pada mandatory, tetapi juga voluntary.

"Oleh karena itu, Kemenperin akan mengakomodir dunia usaha agar cepat beralih pada industri hijau dengan memberikan rekomendasi insentif fiskal dan nonfiskal," pungkas Saleh.


(AHL)