Takut Terjerat Korupsi, Pejabat Daerah Sulit Berinovasi

Damar Iradat    •    Jumat, 24 Jul 2015 09:35 WIB
anggaran
Takut Terjerat Korupsi, Pejabat Daerah Sulit Berinovasi
Febri Hendry------MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menyebut ketakutan menjadi salah satu alasan serapan anggaran pemerintah daerah rendah. Kepala daerah takut terjebak kasus korupsi.

"Sebenarnya, kalau melihat kondisi penegakan hukum akhir-akhir ini, bisa jadi sedikit alasan. Tapi, ada juga sebenarnya sebagian besar di antaranya, karena korupsi tuh sudah jadi kebiasaan. Jadi, kalau seandainya mereka paksakan juga dengan pengadaan barang dan jasa kemudian membelanjakan dana, mereka akan terjerat hukum, ini yang jadi masalah," kata Febri dalam dialog Bincang Pagi di MetroTV, Jumat (24/7/2015).

Menurut Febri, beberapa daerah sebetulnya tengah melakukan inovasi. Namun di balik niat baik tersebut, ada pelanggaran-pelanggaran prosedur birokrasi.

"Tapi, itu menurut kami tidak banyak. Hanya sebagian kepala daerah yang seperti itu. tapi sebagian besar lagi ini niatnya korupsi. Kalau seandainya ada perlindungan, jangan sampai orang-orang yang ingin korupsi dilindungi," papar dia.

"Kadang-kadang kan aturan di birokrasi saklek. Karena saklek, sulit untuk melakukan inovasi, dan kadang-kadang itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau di dalam satu tindak pidana korupsi itu, sesuatu bisa dikatakan ada pelanggaran prosedur," lanjut Febri.

Serapan anggaran ini, menurut Febri, memang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, pengeluaran pemerintah dianggap sebagai salah satu instrumen untuk membangun pertumbuhan ekonomi. "Tapi, jangan sampai hal ini justru mengorbankan rambu-rambu pencegahan korupsi yang sudah ada," pungkasnya.

Awal Juli lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan jika serapan anggaran daerah hingga 30 Juni 2015 tak mencapai setengah dari total anggaran yang ada, yakni baru sekitar 25,92 persen. Ia berharap penyerapan anggaran pada semester II-2015 bisa terserap lebih dari 50 persen.

"Kami cek semuanya per 30 Juni, penyerapan anggaran pembangunan daerah 25,92 persen. Kami berharap semester kedua ini, mohon nanti Bapak sampaikan kiat-kiat yang Kemendagri bisa mencapai di atas 50 persen," kata Tjahjo, 2 Juli lalu.


(TII)