Komplikasi Politik Papua

   •    Jumat, 24 Jul 2015 11:51 WIB
papua
Komplikasi Politik Papua
Para panglima perang (waimum) duduk bi barisan depan saat persiapan ritual adat "buang suara" dan "bayar kepala" di Kampung Tengah, Kwamki Lama, Timika, (foto: ANTARA/M.Yami)

Frans Maniagasi, Pengamat masalah Papua


TULISAN ini tidak menyoroti kasus aktual insiden Tolikora (Papua) yang terjadi pada 17 Juli 2015 yang lalu.

Pasalnya, insiden tersebut menjadi otoritas dan ranah sepenuhnya dari pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian.

Tulisan ini akan menyoroti peristiwa politik lain yang terjadi pada Juni 2015 di Pasifik Selatan, yaitu penyelenggaraan konferensi negara terdepan rumpun Melanesia dalam suatu forum yang disebut Melanesian Spearhead Group atau disingkat MSG.

MSG forum diselenggarakan pada 26 Juni di Pulau Solomon.

Keputusan yang menarik dan perlu menjadi perhatian kita, selain Indonesia yang diterima sebagai anggota penuh, ialah dalam resolusinya, mereka menerima dan melegitimasikan wadah perjuangan bersama yang disebut United Liberation Front of West Papua (ULFWP) sebagai atau peninjau di MSG.

ULFWP merupakan sebuah paradigma baru dalam menyamakan visi, misi, solidaritas, dan soliditas untuk mencapai satu kesatuan dari sayap-sayap perjuangan Papua merdeka di luar negeri dalam satu wadah.

ULFWP itu menandai era baru oleh generasi baru Papua yang berdiaspora di berbagai belahan negara di dunia, mulai daratan Eropa, Amerika, hingga Australia dan Pasifik.

Dengan kesadaran baru, harus ada satu wadah bersama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama, yaitu terbentuknya nation--state --Papua merdeka.

Untuk itu, ada beberapa catatan penting yang menurut pendapat saya perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam menyikapi realitas politik tersebut.

Akibat kelalaian negara terhadap masalah Papua dan diplomasi politik luar negeri Indonesia yang memandang sebelah mata aktivitas gerakan prokemerdekaan Papua, ke depan, Indonesia akan mengalami dinamika dalam menghadapi manuver dari ULFWP.

Adapun realitas itu meliputi beberapa hal. Pertama, dengan menyandang status sebagai observer, ULFWP telah memperoleh legitimasi dan legalitas di MSG untuk memasukkan isu Papua sebagai agenda dari forum tersebut agar dapat diperjuangkan di forum badan internasional seperti PBB.

Ada kesetaraan para anggota MSG, termasuk Indonesia duduk bersama dalam forum itu.

Kedua, ULFWP telah berhasil menggalang kekuatan civil society internasional secara intens lewat masyarakat dunia yang dapat menciptakan solidaritas bersama untuk mendukung isu Papua.

Ketiga, melalui MSG forum, amat mungkin Jakarta akan terdorong untuk melakukan agenda dialog tentang penyelesaian masalah Papua.

Meskipun dalam kunjungan pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo menampik tak perlu adanya dialog.

Namun, lewat MSG, amat mungkin akan ada tekanan kepada Jakarta untuk berdialog.

Keempat ialah implikasi lain karena kedudukan yang setara dalam forum MSG.

Meskipun status ULFWP sebagai observer, Pemerintah Indonesia tak bisa lagi menyatakan ULFWP sebagai organisasi berbau separatisme.

Berdasarkan pengalaman, dalam kasus Aceh, Indonesia terpaksa tunduk dan duduk bersama dengan GAM di meja perundingan Helsinki karena arogansi Jakarta di bawah tekanan internasional.

Hal itu bisa saja terjadi dalam masalah Papua.

Kelima, dalam konteks NKRI, tak ada pilihan lain--Pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan evaluasi dan optimalisasi implementasi Otsus Papua (UU 21/2001).

Pasalnya, secara konstitusional, UU itu telah memuat hal-hal mendasar dari masalah Papua yang mesti diselesaikan. Masih banyak pasal-pasal substantif dari UU 21/2001 yang lalai dan belum diwujudkan negara.

Kelalaian negara di Papua sudah terlalu lama berlangsung.

Itulah yang mengakibatkan terjadi insiden Tolikara 17 Juli 2015 pada saat Idul Fitri.

Karena telah lalai dan inkonsistensi dalam implementasi UU Otsus Papua, masyarakat Papua telah tiba pada kesimpulan dan caranya sendiri.

Cara tersebut kini lewat ULFWP sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan emansipasinya.

Keenam, pemerintah pusat tak dapat mengabaikan bahwa penyelesaian masalah Papua lewat dialog yang demokratis dan bermartabat merupakan kebutuhan mendesak jika kita menyikapi seluruh perkembangan dari peristiwa-peristiwa di Papua, termasuk yang paling aktual insiden 17 Juli di Tolikara.

Bagi kelompok-kelompok 'ultra nasionalis' yang selama ini alergi dengan upaya-upaya penyelesaian soal Papua dengan memandang remeh apa yang dilakukan Jaringan Damai Papua untuk sebuah proses dialog, sudah waktunya mereka mengubah cara pandang dan mindset-nya.

Pasalnya, tanpa perubahaan mindset dari kelompok itu, penyelesaian masalah Papua bukan saja menjadi kontraproduktif, melainkan juga akan menjadi bumerang, yakni masyarakat internasional lewat pemerintah mereka akan menjadi kekuatan penekan lewat MSG (ingat satu negara di Pasifik seperti Salomon didukung 88 negara, belum lagi yang lain) terhadap Jakarta.

Kita perlu menyadari bahwa masyarakat internasional di tiap-tiap negara memiliki daulat penuh sebagai pemegang otoritas secara demokratis untuk mengajukan aspirasi dalam menyokong satu kelompok masyarakat di dunia untuk mencapai dan mewujudkan hak-hak mereka.

Sebagai bangsa, agar Indonesia tidak mengalami komplikasi dalam kasus Papua setelah gerakan mereka terwadahi dalam ULFWP, tak ada pilihan lain, dialektika yang demokratis dan bermartabat sangat dibutuhkan sebelum Indonesia digiring masyarakat internasional untuk duduk bersama dengan ULFWP dalam kasus Papua.


(ADM)