Asuransi Tak Masuk RUU JPSK, Menkeu: Tidak Berpotensi Sistemik

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 24 Jul 2015 14:17 WIB
jpsk
Asuransi Tak Masuk RUU JPSK, Menkeu: Tidak Berpotensi Sistemik
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganggap industri asuransi di Tanah Air tidak memiliki dampak krisis sistemik yang bisa memicu krisis keuangan seperti industri perbankan. Sehingga, industri asuransi belum dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK).

"Tidak dianggap berpotensi sistemik. Kita hanya fokus pada yang berdampak sistemik," tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015).

Meskipun saat ini konglomerasi yang melibatkan perbankan dan asuransi kian masif, namun berdasarkan kajian pemerintah memandang yang perlu difokuskan hanyalah industri perbankan. Sehingga dalam RUU JPSK yang baru diajukan melalui Surat Presiden R44/Pres/07/2015 tertanggal 3 Juli pada DPR hanya mengatur tata cara penyelamatan industri perbankan.

"Kita sudah lakukan kajian. Jadi dari industri keuangan yang berpotensi sistemik terhadap sistem keuangan itu adalah perbankan. Sehingga kita yang fokus perbankannya bukan asuransinya," terang Bambang.

Bambang menjelaskan, dalam konglomerasi di mana perbankan lebih banyak menjadi induk perusahaan, dan asuransi sebagai anak perusahaan, justru induk perusahaan yang harus diselamatkan. Pasalnya, perbankan memiliki peluang krisis sistemik lebih besar daripada asuransi.

"Bedanya kalau sistemik ada masalah, NPL naik segala macam. Itu kan bahaya ke sistem, karena dia banyak kaitannya dengan lembaga lain atau institusi lain baik perbankan maupun non-perbankan. Jadi, bukan yang terkait yang diselamatkan, namun asal muasalnya yakni perbankan," pungkas dia.


(ABD)