Ical Menang di PN Jakut, Bambang: Munas Abal-abal Tetap Kalah

Anggitondi Martaon    •    Jumat, 24 Jul 2015 15:48 WIB
kisruh golkar
Ical Menang di PN Jakut, Bambang: Munas Abal-abal Tetap Kalah
Bambang Soesatyo. (Foto: Antara)

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) yang memenangkan kepengurusan Aburizal Bakrie (Ical) berpotensi mengubah peta intern Partai Golkar jelang pilkada serentak, Desember 2015. Bisa jadi islah sementara yang sudah dibangun kubu Ical dan Agung Laksono kembali mentah.
 
"Sekarang sudah terbukti, munas abal-abal tetap saja  kalah. Pilkada serentak yang berhak tanda tangan adalah Pak Ical, termasuk yang berhak mengajukan calon adalah Pak Ical," kata Bendahara Umum Partai Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo, saat dihubungi, Jumat (24/7/2015).
 
Bambang menjelaskan, keputusan tersebut tidak akan merusak proses seleksi yang sudah dilakukan oleh kubu Ical dan Agung Laksono. "Jadi soal pilkada serentak ini yang sudah ditandatangani bersama tidak masalah," katanya.

Menurut Bambang, putusan PN Jakut bersifat mutlak dan bisa langsung dijalankan. "Dapat langsung dilaksanakan walaupun ada upaya hukum lain (banding) yang dilakukan tergugat Munas Ancol, Agung Laksono dan Kemenkumhan, Yasona Laoly," ungkapnya.‎
 
Seperti diketahui, PN Jakarta Utara mengabulkan gugatan Golkar kubu Ical. Majelis hakim menyatakan pelaksanaan Munas Golkar Kubu Agung Laksono di Ancol tidak sah.

Dalam putusannya, hakim menyatakan pelaksanaan Munas ke-9 Bali 30 November - 4 Desember 2014 memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara Munas ke-9 Golkar di Ancol pada 6-8 Desember 2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Majelis hakim menilai adanya bukti perbuatan melawan hukum, maka Munas Ancol harus dinyatakan tidak sah," ujar Hakim Ketua Lilik Mulyadi di PN Jakut, Jumat (24/7/2015)

Tak hanya memenangkan kubu Ical, Hakim Lilik juga mendenda Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly Rp100 miliar.


(FZN)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

10 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA