Kubu Ical Menang di PN Jakut

KPU: Golkar Tetap Harus Calonkan Pasangan yang Sama

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 24 Jul 2015 16:16 WIB
golkarpilkada serentak
KPU: Golkar Tetap Harus Calonkan Pasangan yang Sama
Husni Kamil Manik bersama dua komisioner KPU lainnya Ferry Kurnia dan Sigid---Ant/Widodo Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan proses pengusungan satu calon yang sama dari Partai Golkar tetap akan berlanjut. Meskipun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) memenangkan gugatan kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrach atas dualisme kepengurusan Golkar. "Sudah inkrach belum? (Belum)," kata Husni di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015).

Menurut Husni, putusan PN Jakut harus diikuti semua pihak meski belum ada putusan inkrach. KPU hanya akan mengikuti putusan inkrach sebagaimana diatur Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015.

"Itu (putusan serta merta) kan tidak juga diatur dalam PKPU kan," ujar dia.

Putusan PN Jakut tak mengubah pendirian KPU. KPU tetap meminta Golkar mengusung calon yang sama dalam Pilkada 2015.

"Sampai saat ini untuk mengajukan pencalonan mesti satu pasangan calon yang sama dari kedua kepengurusan," tegas dia.

PN Jakut mengabulkan gugatan kubu Golkar Aburizal Bakrie hasil Munas Bali. Majelis hakim menyatakan pelaksanaan Munas Golkar Kubu Agung Laksono di Ancol tidak sah.

Dalam putusannya, hakim menyatakan pelaksanaan Munas ke-9 Bali 30 November-4 Desember 2014 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap serta Munas ke-9 Golkar di Ancol pada 6-8 Desember 2014 itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Majelis hakim menilai adanya bukti perbuatan melawan hukum, maka Munas Ancol harus dinyatakan tidak sah," ujar Hakim Ketua Lilik Mulyadi di PN Jakut, Jumat (24/7/2015)

Tak hanya memenangkan kubu Ical, Hakim Lilik juga memberikan denda Rp100 miliar kepada Ketua Umum Golkar Munas Ancol dan Sekjen yakni Agung Laksono dan Zainuddin Amali serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebagai tergugat 1,2, dan 3.


(TII)