KPU: Batas Waktu Sengketa Pilkada Wewenang DPR dan Pemerintah

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 24 Jul 2015 20:42 WIB
pilkada serentak
KPU: Batas Waktu Sengketa Pilkada Wewenang DPR dan Pemerintah
Komisioner KPU Ida Budhiati (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, Jumat (26/6). (FOTO: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum menyerahkan pembahasan perubahan batas waktu penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi kepada DPR dan pemerintah. Pasalnya, MK mengaku tidak sanggup menyidangkan sengketa di 269 pilkada 2015 hanya dalam 45 hari. Mahkamah mengusulkan tenggat waktu diperpanjang hingga 60 hari.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, perubahan batas waktu sengketa hasil Pilkada merupakan kewenangan legislator dan eksekutif. Sebab, kata dia, hal ini berkaitan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

"(Terkait) ketentuan 45 hari atau 60 hari itu jadi wewenang DPR dan pemerintah. Kami tunggu saja bagaimana sikap dari DPR dan pemerintah apakah akan mengakomodir usulan dari MK," kata Ida kepada Metrotvnews.com di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015).

Menurut dia, jika DPR dan Pemerintah sepakat mengubah batas waktu sengketa hasil pilkada, KPU akan mengikutinya dengan merevisi Peraturan KPU. "Karena kan harapan yang disampaikan MK revisi terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah," pungkas dia.

Sebelumnya, MK mengusulkan waktu penanganan sengketa pemilihan kepala daerah ditambah. Sebab, jumlah pelaksanaan pilkada serentak tahun pertama ini mencapai 269 daerah.

"Memang dari simulasi yang kita lakukan dengan berbagai cara terkait penyelesaian sengketa pilkada sangat tidak memungkinkan waktu yang diberikan (sesuai) di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada," kata Wakil Ketua MK Anwar Usman, Senin 6 Juli 2015.


(OGI)