Pemilu 2014 Diwarnai Politikus Petualang

- 30 April 2013 23:55 wib
Ilustrasi -- Dok MI
Ilustrasi -- Dok MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon anggota legislatif (caleg) yang mengikuti Pemilu 2014 diwarnai oleh politikus petualang.

Dari data kajian Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), dari total 6.576 caleg, terdapat 1.156 atau 17,6% caleg yang tidak menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) .

Data Formappi yang dikaji dari data resmi KPU menunjukkan, urutan parpol yang calegnya tidak memiliki KTA yakni, PKPI 230 (44,9%), PBB 178 (32,2%), Hanura 170 (30%), PPP 155 (27,6%), PKB 135 (24%), Nasdem 96 (17%), PDIP 61 (11,2 %), Gerindra 49 (8,75%), PAN 35 (6,25%), PKS 33 (6,7%), Golkar 12 (2,1 %) dan Demokrat 2 (0,3%).

Menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (30/4), dari fakta tersebut jelas terlihat caleg 2014 diwarnai oleh petualang politik.

Ada dua kemungkinan, alasan mengapa caleg belum menyerahkan KTA, yakni parpol lalai terhadap KTA anggota meskipun caleg tersebut adalah kader.

Atau, caleg yang belum menyerahkan KTA adalah mereka yang bukan merupakan kader parpol dan belum memiliki KTA.

Sebastian melanjutkan, jika dikaitkan dengan banyaknya caleg ganda yang muncul di berbagai partai politik, fakta ini menjelaskan memang jumlah petualang politik di dalam proses pencalegkan 2014 cukup banyak. “Bertumbuh suburnya petualang politik dalam proses pencalegkan disebabkan karena proses kaderisasi di internal parpol tidak berjalan,” ujar Sebastian.

Sebastian menilai, kader yang belum menyerahkan KTA dan tergolong sebagai petualang politik sengaja dicomot oleh parpol dari pasar atau dari manapun untuk memenuhi kuota.

“Entah itu kuota 30% perempuan maupun hanya untuk penuhi angka masksimal 560 caleg,” tegasnya.

Sebastian melanjutkan, jika pencalegan didominasi petualang politik, sangat membahayakan proses demokrasi dan kualitas parlemen Indonesia.

Sebab, mereka mudah memanipulasi data administrasi tanpa pertanggungjawaban moral. “Mereka seperti pencari kerja yang menjadi anggota dewan bukan untuk menjadi wakil konstituen atau rakyat tapi wakil nafsu kekuasaan," ujarnya.

Sebastian menjelaskan, penyerahan KTA merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh caleg sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 07 Tahun 2013 pasal (19) huruf (l). Dia mengharapkan, parpol segera memenuhi persyaratan yang ada atau segera mencoret nama caleg yang tidak menyerahkan atau tidak mempunyai KTA.

Dia menambahkan, selain KTA ada juga sejumlah persyaratan yang berdasarkan data KPU, belum sama sekali memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan KPU.

“Agar memang proses politik kita berjalan transparan dan parpol tidak main-main memenuhi persyaratan administrasi. Indonesia termasuk negara yang paling buruk soal administrasi,” ujarnya.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui, dari data tanda terima berkas pendaftaran caleg yang dimiliki KPU, masih banyak caleg yang belum memenuhi syarat administrasi seperti yang diatur KPU. Antara lain, KTA, ijazah, dan syarat lainnya.

Namun, Husni mengatakan, syarat-syarat tersebut bisa dilengkapi oleh parpol pada saat KPU menyerahkan berkas persyaratan yang belum lengkap ke parpol.

Husni menambahkan, KPU akan menyerahkan hasil verifikasi ke partai politik pada 7 sampai 8 Mei 2013. Partai diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pada 9-22 Mei 2013.

"Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dilaksanakan dari 23 Mei sampai 29 Mei 2013," tandas Husni. (Herybertus Lesek)

()

HUKUM
METRO
INTERNASIONAL

Presiden Pilihan Kita Bersama Najwa Shihab (15)

10 Juli 2014 01:08 wib

Presiden Pilihan Kita, Rabu (09/07/2014): Hadir bersama Najwa Shihab yaitu ketua umum PKPI, Sutiyoso. Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. dan Ketua DPP PKB, Marwan Jafar.