Gubernur Soekarwo Siap Ajukan Pejabat Sementara Pengganti Risma

Amaluddin    •    Minggu, 26 Jul 2015 12:31 WIB
pilkada serentak
Gubernur Soekarwo Siap Ajukan Pejabat Sementara Pengganti Risma
Foto: Gubernur Jawa Timur Soekarwo/MTVN_Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan mengusulkan pejabat sementara ke Kementerian Dalam Negeri guna menggantikan jabatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Langkah ini menyusul pencalonanan Wali Kota dan Wakil Wali Kota incumbent Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang akan maju dalam Pilkada serentak pada Desember mendatang.

Pakde Karwo, demikian Soekarwo akrab disapa, mengaku telah menerima laporan dari DPRD Kota Surabaya. Laporan terkait masa jabatan Risma yang berakhir pada 28 September 2015.

"Sesuai aturan, Gubernur akan mengusulkan tiga nama pejabat eselon II Pemprov untuk menjadi Pj (penjabat) Wali Kota Surabaya kepada Mendagri. Nanti akan ditentukan satu nama sebagai Pj," kata Pakde Karwo di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (25/7/2015).

Pakde Karwo mengatakan sesuai peraturan yang berlaku, Gubernur akan menunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Surabaya saat masa jabatan Wali Kota berakhir hingga pilkada digelar. Sebab roda pemerintahan harus tetap berjalan hingga Menteri Dalam Negeri memutuskan seorang pejabat sementara.

Menurut Pakde Karwo pejabat yang berhak menjadi Plt adalah Sekretaris Kota (Sekkota) atau Sekretaris Kabinet (Sekkab). Pejabat sementara maupun pelaksana tugas itu mempunyai wewenang masing-masing.

"Wewenang seorang Pj dengan pejabat definitif (wali kota/bupati) adalah sama. Yakni bisa memutasi pejabat, memberikan sanksi pejabat, menganulir kebijakan pejabat lama dan memutuskan soal pengelolaan anggaran. Kalau seorang Plt, kewenangan-kewenangan itu tentunya tidak bisa karena dibatasi hanya melaksanakan tugas sehari-hari," katanya.

Hingga saat ini, Pakde Karwo mengaku belum mengetahui siapa pejabat eselon II yang bakal ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Surabaya pengganti Risma.

"Yang pasti jangan sampai ada kekosongan jabatan untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Surabaya atau 18 daerah lainnya di Jatim yang melaksanakan pilkada serentak Desember 2015," pungkasnya.


(TTD)