Terkait Masa Orientasi Sekolah, Ini Instruksi Menteri Pendidikan

Tri Kurniawan    •    Senin, 27 Jul 2015 10:34 WIB
pendidikan
Terkait Masa Orientasi Sekolah, Ini Instruksi Menteri Pendidikan
Sejumlah siswa baru SMP berangkat mengikuti hari pertama masa orientasi siswa (MOS) dengan mengendarai sepeda motor di Pringapus, Kabupaten Semarang, Jateng, Kamis 9 Juli 2015. Antara Foto/Aditya Pradana Putra

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah ingin memastikan tidak ada praktik perpeloncoan, pelecehan dan kekerasan dalam kegiatan orientasi sekolah tahun ajaran 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirim surat edaran ke pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan tersebut.

Surat Nomor 59389/MPK/PD/Tahun 2015 tentang Pencegahan Praktik Perpeloncoan, Pelecehan dan Kekerasan Pada Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekoleh ditunjukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Kementerian Pendidikan meminta bantuan kepala daerah untuk menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan untuk: mengantisipasi dan memastikan bahwa dalam pelaksanaan orientasi peserta didik baru tidak ada praktik dan atau menjurus pada praktik perpeloncoan, pelecehan, kekerasan terhadap peserta didik baru baik secara fisik meupun psikologis yang dilakukan di dalam maupun di luar sekolah.

"Melakukan berbagai upaya agar kegiatan orientasi peserta didik baru digunakan sebagai kegiatan mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, dan penanaman konsep pengenalan diri, kegiatan kepramukaan, dan kegiatan lainnya. Bukan sebagai ajang bagi kakak kelas atau alumni atau pihak lain untuk mempermainkan atau melakukan tindak perpeloncoan, pelecehan, dan atau kekerasan terhadap peserta didik baru."

Poin selanjutnya, Kementerian Pendidikan mengingatkan bahwa kegiatan orientasi peserta didik baru tidak boleh memungut biaya dan membebani orang tua atau wali dan peserta didik dalam bentuk apapun. Memastikan bahwa kepala sekolah telah mengetahui isi Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah dan menginformasikan kepada para pelaksana di sekolah masing-masing.

"Memastikan bahwa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru adalah pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penyiapan dan pelaksanaan kegiatan orientasi peserta didik baru."

Kementerian Pendidikan juga menginstruksikan kepada kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada sekolah dan kepala sekolah yang membiarkan praktik kekerasan atau kegiatan yang menjurus pada perpeloncoan atau pelecehan atau yang melanggar Permendikbud Nomor 55.

Mengimbau masyarakat khususnya orang tua/wali peserta didik untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan orientasi peserta didik baru serta melaporkan jika ada penyimpangan melalui laman http://mopd.kemendikbud.go.id atau melalui dinas pendidikan setempat.

Surat edaran ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada 24 Juli, ditembuskan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.


(TRK)

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

3 hours Ago

KPK optimis memenangkan gugatan praperadilan tersangka korupsi ktp-el Setya Novanto. KPK akan m…

BERITA LAINNYA