Razman Harap Pemeriksaan Gatot Tidak Lebih dari 8 Jam

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 27 Jul 2015 13:22 WIB
kpk tangkap hakim ptun
Razman Harap Pemeriksaan Gatot Tidak Lebih dari 8 Jam
Razman Arief Nasution--Antara/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gatot diperiksa sebagai saksi untuk M. Yagari Bhastra alias Gerry dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan.

Pengacara Gatot, Razman Arief Nasution, berharap pemeriksaan terhadap kliennya tidak berlarut-larut. Sebab, pemeriksaan yang berlarut dapat mempengaruhi kondisi kliennya.

"Dalam hal pemeriksaan saya berharap kepada KPK jangan lebih dari delapan jam. Dalam pemeriksaan itu kan selalu ada di awal, apakah saudara sehat? merasa tertekan? artinya kalau lebih dari delapan jam, seorang terperiksa akan menjadi letih," kata Razman kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015).

Ia khawatir, kalau pemeriksaan terlalu lama dapat membuat kliennya tertekan. Apalagi kalau pertanyaan bersifat menyudutkan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

"Akan keluarlah nanti pernyataan yang sudah tidak lagi terkontrol. Bahkan isu yang muncul adalah bahwa seolah-olah ini nanti salah satu upaya untuk susahnya mencari alat bukti untuk melemahkan terperiksa," pungkas dia.

Gatot bersama istri mudanya, Evi Susanti, yang djadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap hakim PTUN Medan ini tiba sekitar pukul 09.35 WIB. Mengenakan kemeja batik, Gatot langsung melenggang masuk tanpa melontarkan sepatah kata pun terkait pemeriksaannya ini.

Perkara ini bermula dari penyidikan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 yang menyeret mantan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kasus Dana Bansos dan BDB Sumut sudah diputus bebas di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Berbekal putusan PT Sumut, Ahmad Fuad Lubis balik memperkarakan Kepala Kejaksaan Tinggi atas kasus yang menyeretnya melalui pengacara M. Yagari Bhastara alias Gerry dari kantor pengacara O.C. Kaligis.

Ahmad menggugat kewenangan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara tersebut ke PTUN. Perkara ini dipegang Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro dan Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis diputus menang dalam gugatan di PTUN.

Rupa-rupanya, putusan Tripeni berbau amis. Usai membacakan putusan, dia dan dua rekannya, serta panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat Sekretaris PTUN Medan, dicokok KPK pada Kamis 9 Juli lalu.

Pada saat ditangkap, penyidik KPK mengamankan uang USD15 ribu dan SGD5 ribu dari Ruangan Ketua PTUN Medan. Diduga saat itu mereka menerima uang suap yang diantarkan Gerry yang menjadi pengacara Ahmad Fuad.

Dari hasil pemeriksaan, Gerry diduga selaku penyuap dinilai melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 54 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tripeni, Amir dan Dermawan diduga sebagai penerima suap selaku majelis hakim disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 5 Ayat2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

Syamsir Yusfan disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

KPK terus menelusuri dari mana sumber suap ini berasal. Lembaga antikorupsi berkeyakinan, uang yang ditemukan bukan berasal dari Gerry. Kemarin, KPK akhirnya menggeledah kantor OC Kaligis dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dari hasil pengembangan, KPK kemudian menetapkan OC Kaligis sebagi tersangka. Dia diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2010 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPIdana.


(YDH)