Yusril: Bukti Kasus Dahlan Iskan tak Relevan

Deny Irwanto    •    Senin, 27 Jul 2015 19:51 WIB
dahlan iskan
Yusril: Bukti Kasus Dahlan Iskan tak Relevan
Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan seputar praperadilan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan -- MI/Barry Fathahilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan telah menjalani sidang praperadilan perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena bukti penetapan tersangka Dahlan dinilai tak relevan. Karena itu kuasa Hukum Dahlan menegaskan, tuntutan praperadilan ini sudah berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepemilikan alat bukti oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka.

"Dalam hal ini, asisten tindak pidana khusus (Kejati DKI Jakarta) selaku penyidik, bertentangan dengan KUHP. Bahwa alat bukti yang diatur dalam pasal 184 harus dimiliki oleh penyidik sebelum menetapkan tersangka. Semua keputusan MK tentang alat bukti harus terpenuhi, dan karenanya diminta supaya dibatalkan," kata kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015).

Dalam sidang perdana ini beragendakan pembacaan permohonan oleh kuasa hukum Dahlan selaku pemohon. Pembacaan permohonan langsung dijawab oleh pihak termohon yaitu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Hakim tunggal Lendrianty Janis mengatakan, untuk agenda besok yaitu mendengarkan tanggapan dari pihak Dahlan atas jawaban pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Yusril kembali mengatakan, jawaban dari pihak termohon yakni Kejati DKI Jakarta tidak relevan dalam menjawab permohonan gugatan Dahlan. 

"Bahwa sebagian besar jawaban jaksa itu tidak relevan dalam menanggapai permohonan kami. Lebih masuk kepada pokok perkara. Ini belum masuk pada pokok perkara, baru menetapkan status tersangka itu memenuhi syarat atau tidak. Kami berbeda pendapat sangat prinsipil dengan Jaksa, yang mengatakan semua permohonan harus ditolak karena perkaranya sudah dilimpahkan. (kasus) Dahlan Iskan belum dilimpahkan, yang dilimpahkan itu perkara orang lain," beber Yusril. 

Alasan Yusril tersebut diperkuat dalam berkas permohonan yang dibacakan pada persidangan praperadilan hari ini. Bahwa alasan itu terlampir pada berkas permohonan huruf A nomor 37 yang berbunyi:

"Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai 'minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184' yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh termohon."


(SUR)