Demokrasi di Indonesia Dibajak Elite Politik

- 06 Mei 2013 02:22 wib
MI/Atet Dwi Pramadia/vg
MI/Atet Dwi Pramadia/vg

Metrotvnews.com, Jakarta: Proses reformasi yang digagas mahasiswa dan civil society telah dibajak para elite politik dan pelaku bisnis. Akibatnya, keinginan untuk memperbaiki kondisi negara pasca krisis ekonomi politik 1998 seperti jalan di tempat.

"Reformasi hanya besar di gaungnya saja. Namun efeknya tidak dirasakan masyarakat banyak," kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menanggapi hasil survei 'Preferensi tentang Perjalanan 15 Tahun Reformasi' yang dilakukan Indonesia Research and Survey (Ires) di Jakarta, Minggu (5/5).

Hasil survei Ires menyebutkan, dari responden yang berjumlah 2883 orang, mayoritas menyatakan ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan agenda reformasi yang dijalankan para elite politik. Dalam pelaksanaan tuntutan untuk mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroninya, 40,5% responden menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 33,4% responden menyatakan puas terhadap agenda tersebut. Sisanya sebanyak 26,1% responden tidak menjawab pertanyaan.

Sementara untuk penegakan supremasi hukum, sebanyak 59,6% responden menyatakan ketidakpuasannya. Hanya 18,6% yang puas dengan penegakan hukum dan 21,8% tidak menjawab.

Begitu pun dengan agenda pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari KKN, sebanyak 61,4% tidak puas dengan kondisi saat ini. Hanya 27,5% responden yang puas dan 11,1% tidak menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk agenda penghapusan dwifungsi ABRI, 40,3% menyatakan kepuasannya dan 30,4% responden menyatakan tidak puas dan sisanya sebanyak 29,3% tidak menjawab.

Lebih lanjut Zainal menjelaskan, dirinya meyakini kondisi tersebut tidak jauh berubah jika diadakan lembaga survei lain. "Karena seperti itu lah kondisi yang ada di publik saat ini mengenai pelaksanaan reformasi," jelasnya.

Yang menyedihkan, kondisi demokrasi selama era reformasi seperti mengalami involuasi. Partai politik yang seharusnya membawa kepentingan publik cenderung pragmatis. "Kaderisasi yang mereka lakukan mandeg karena hanya mengandalkan kekuatan modal dan popularitas," ujarnya.

Pengamat politik dari UI Donny Tjahya Rimbawan menambahkan, kondisi demokrasi di Indonesia sudah menjurus ke anarkistis di mana dalam banyak hal masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum. "Ini akibat proses transisinya yang tergesa-gesa sehingga yang menyebabkan banyak elit membajak pelaksanaan reformasi," ujarnya.

Karena itu ia menyarankan penataan ulang sistem politik di Indonesia agar tidak terus mengalami kemunduran. "Dengan sistem politik yang liberal ini kekuatan modal berperan besar dalam praktik demokrasi. Banyak terjadi transaksi. Karena itu, sistemnya harus segera direvisi," tegasnya. (Emir Chairullah)

()

EMRON menyampaikan maaf mewakili Suryadharma Ali terkait kisruh internal partai berlambang kabah itu.