Kapolda Minta Masyarakat Tolak Jalur Damai Tilang

- 07 Mei 2013 08:17 wib
ANTARA/Teresia May/bb
ANTARA/Teresia May/bb

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno mendesak masyarakat agar tidak membiasakan diri menempuh jalur damai saat mendapat tilang (bukti pelanggaran) alias tersangkut masalah hukum di jalan raya.

Terpeliharanya aksi suap itu, katanya, lantaran ada kontribusi masyarakat, selain akibat budaya korup penegak hukum.

"Misalnya ada pelanggaran minta ditilang. Jangan nawar-nawarin untuk damai. Masyarakat jangan mau diminta atau malah menyodori (suap)," tegas Putut, saat ditemui usai apel Operasi Simpatik Jaya 2013, di Jakarta, Senin (6/5).

Selama ini, masyarakat pengguna jalan raya lazim dengan istilah damai alias lapan anam (86, mengacu pada sandi komunikasi polisi yang berarti dimengerti) saat terkena tilang.

Biasanya, penawaran damai itu akan datang dari anggota polisi yang mencari-cari kesalahan pengendara atau dari masyarakat yang enggan membuang waktu datang mengikuti sidang tilang.

Besaran nilai suapnya variatif. Dari seharga rokok hingga senilai denda tilang resmi.

Putut melanjutkan, pihak Kepolisian saat ini sudah berupaya keras meminimalisasi budaya itu di tubuh Direktorat Lalu-lintas (Ditlantas). Upaya dilakukan lewat pemberian sanksi tegas terhadap anggota kepolisian yang diketahui terlibat aksi suap di jalanan tersebut.

"Untuk anggota yang melaksanakan aksi damai itu, sudah beberapa ratus (anggota) yang ditindak tegas," aku Putut.

Salah satu bentuk upaya tanpa kompromi kepolisian secara terstruktur dalam menindak pelanggaran itu, kata Putut, adalah gelar Operasi Simpatik Jaya 2013.

Program itu akan dilangsungkan selama 21 hari, dimulai pada Selasa (7/5).

Itu dilakukan lewat peningkatan frekuensi patroli, pengamanan, dan pengerahan anggota ke wilayah kantong-kantong pelanggaran lalu lintas.

Lebih spesifik, target operasi ini sendiri diantaranya adalah pengembalian fungsi trotoar, penertiban parkir ditepi jalan (park on the street), penggunaan lajur kiri bagi sepeda motor, penindakan terhadap sepeda motor yang melawan arus, sterilisasi jalur Bus Transjakarta, razia penggunaan rotator/sirine pada kendaraan pribadi atau kendaraan yang bukan milik instansi yang diperbolehkan memakainya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Chryshnanda Dwi Laksana menyatakan, penegakan hukum dalam operasi ini tidak cuma soal penindakan pada kesalahan prosedural. Tetapi, akunya, ini akan lebih mempertimbangkan kadar keberbahayaan pelanggaran itu pada keselamatan diri dan sesama pengguna jalan lain.

Gelar operasi ini juga, sambungnya, akan dilakukan lewat pendekatan edukatif bagi pelanggar lalu lintas. Jenisnya, adalah pendekatan preemtif (40%), preventif (40%), dan represif (20%).

"Operasi Simpatik ini bukan (cuma) untuk tilang-menilang, bukan hanya untuk tindak menindak, tetapi bagaimana mengajak warga masyarakat ini peka dan peduli akan keselamatan diri sendiri dan orang lain," tuturnya. (Arif Hulwan)

()

Rapimnas PPP Minta Klarifikasi SDA

19 April 2014 20:39 wib

RAPIMNAS PPP akan mempertanyakan kunjungan Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra.