Pengangkatan Rano Karno, Mendagri Masih Tunggu DPRD Banten

Dheri Agriesta    •    Rabu, 29 Jul 2015 12:46 WIB
ratu atut chosiyah
Pengangkatan Rano Karno, Mendagri Masih Tunggu DPRD Banten
Tjahjo Kumolo--Metrotvnews.com/M. Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah resmi diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih menunggu proses di DPRD Banten untuk melantik Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

"Keppres pemberhentian itu kita kirim ke Banten untuk diputuskan dan diusulkan DPRD Provinsi Banten dalam sidang paripurna, yang isinya mengusulkan Plt Rano Karno untuk definitif sebagai Gubernur," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Hingga saat ini, proses pengangkatan Rano Karno sebagai Gubernur definitif belum dilakukan. Sebab, DPRD Banten belum memberikan jawaban terkait pengangkatan Rano Karno. "Belum, karena di DPRD-nya saja belum kok. Mekanismenya begitu," jelas Tjahjo.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Atut hukuman penjara empat tahun, dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Ia dianggap bersalah karena memberikan suap Rp1 miliar kepada Akil Mochtar saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada proses banding, Mahkamah Agung memperberat hukuman Atut menjadi tujuh tahun penjara.

Rencana pelantikan Rano Karno menjadi Gubernur definitif sempat tertunda lantaran surat pemberhentian Atut dinilai tidak sah. Sebelumnya, nama Atut Chosiyah tertulis Atut Chosiah dalam surat pemberhentiannya.

Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur, Rano punya kuasa untuk mengambil kebijakan strategis terkait pembangunan di Provinsi Banten.


(YDH)