Larangan Fotokopi E-KTP Dinilai Terlambat

- 07 Mei 2013 17:40 wib
ANTARAA/Seno S./ip
ANTARAA/Seno S./ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaefuddin menilai imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang melarang fotokopi elektronik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP sudah sangat terlambat.

"E-KTP bisa rusak itu bisa menganggu daftar pemilih. Kita akan pendataan berbasis elektornik apakah kita cukup siap. Misalnya larangan e-KTP difotokopi kenapa baru sekarang," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/5).

Menurut Lukman, jantung pemilu ada di pemilih. Mestinya masalah teknis seperti e-KTP harus diseriusi. Pasalnya akan rawan manipulasi.

"Ini kompleks masalahnya ini harus ditanggapi serius KPU dan Bawaslu," kata Wakil Ketua Umum PPP ini.

Lukman berharap pemerintah membenahi masalah e-KTP demi mengamankan suara rakyat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemanfaatan e-KTP.

Oleh karena itu, baik instansi pemerintah dan instansi swasta pun berkewajiban menggunakan card reader bagi yang membutuhkan data dalam setiap e-KTP itu.

Mendagri pun mengingatkan, semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013. Pasalnya, KTP nonelektronik terhitung mulai 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi.

Mendagri menyebutkan, bahwa di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan.

()

PARTAI Persatuan Pembangunan mengakhiri perpecahan di internalnya dengan menyepakati mengembalikan seluruh…