Permainan Kotor di Kemendag karena Sistem 1 Atap tak Jalan

Lukman Diah Sari    •    Rabu, 29 Jul 2015 14:17 WIB
suap di kemendag
Permainan Kotor di Kemendag karena Sistem 1 Atap tak Jalan
Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Juli 2015. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi mengintai permainan kotor oknum di Kementerian Perdagangan selama satu bulan. Selasa 28 Juli, tiga tim Polda Metro Jaya menggeledah kantor Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan menemukan bukti dugaan suap dan gratifikasi.

Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.

"18 kementerian harusnya ada di sana (satu atap), sehingga tercapai (perizinan) satu hari selesai. Harusnya ada perwakilan-perwakilan, tapi tidak ada di situ jadi tidak efektif. Jadi harus datang ke kantor-kantor kementerian itu untuk mengurus," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7/2015).

Dia menjelaskan, untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan meliputi tiga kegiatan. Pertama, preclearance yang meliputi perizinan; kedua, clearance proses di Bea Cukai; terakhir postclearance untuk mengeluarkan barang.

"Ini ada beberapa problem. Ada keterlambatan di tiga bagian ini," ucapnya.

Pada proses preclearance, perizinan berjalan lambat dan diduga tak sesuai prosedur. Proses kedua dan ketiga juga bermasalah. Namun, Tito belum menyebutkan jelas permasalahan yang terjadi di dalam. Dia menilai permasalahan utama saat preclearance.

"Di preclearance ada apa? Ternyata sistem 18 instansi satu atap tidak berjalan. Harusnya setiap 18 instansi ini ada perwakilan. Jadi tanpa dikenakan biaya, cukup satu hari selesai. Tapi karena ini adanya di kantor masing-masing bukan di Tanjung Priok, pengusaha harus ke sana ke mari, jadi panjang," beber dia.

Karena mengurus izin perdagangan luar negeri sangat sulit, muncul lah calo. Mereka meminta uang ke pengusaha agar surat izin keluar lebih cepat. Calo ada yang dari dalam Kementerian Perdagangan, ada juga dari luar.

"Calo luar bisa masuk, dari dalam diminta uang, setelah itu izin keluar," ungkapnya.

"Sengaja dia barangnya masuk dulu. Setelah itu baru dibayar. Harusnya tidak boleh. Harusnya ada izin dulu, baru barang masuk ke pelabuhan. Ini terjadi permainan seperti itu," ungkap dia.

Penyidik Polda Metro Jaya menduga ada tindak pidana gratifikasi dan suap. "Kami lakukan penyelidikan selama hampir satu bulan. Kami berkesimpulan ada tindak pidana penyuapan, gratifikasi karena perizinan tadi. Itu lebih banyak terjadi di Kementerian Perdagangan," kata Tito.

Dia mengungkapkan, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain itu, enam orang diperiksa intensif. "Ada lebih kurang enam orang yang dibawa kemarin, dan ini sedang kita lakukan pemeriksaan," ujarnya.

Para tersangka yakni seorang perantara berinisial N, seorang pekerja harian lepas di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial MU, dan salah seorang Kasubdit di Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Pemerintahan saat ini memang mengedepankan sistem perizinan satu pintu. Presiden Joko Widodo mengatakan, sistem perizinan satu pintu bisa menekan angka penyelewengan uang negara.

"Sistem one stop service, cash management, pajak online yang akan mengurangi tindakan penyimpangan dan penyelewengan," kata Jokowi, Selasa 9 Desember 2014.


(TRK)