Pilkada Serentak Sepi karena Tanpa Mahar Politik

Intan fauzi    •    Rabu, 29 Jul 2015 14:33 WIB
pilkada serentak
Pilkada Serentak Sepi karena Tanpa Mahar Politik
Petugas menyiapkan surat suara saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Selasa (7/4). Antara Foto/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Undang-Undang Pilkada melarang partai politik meminta mahar kepada bakal calon kepala daerah. Aturan itu diduga menyebabkan partai politik malas berpartisipasi pada pilkada serentak tahun ini.

"Kemalasan partai pengusung karena adanya larangan mahar politik," kata peneliti LSM PARA Syndicate Toto Sugiharto di kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya Timur, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015).

Menurut Toto tanpa mahar, partai politik praktis tidak mendapat apa-apa dari mendukung bakal calon kepala daerah. Toto menyesalkan sikap partai politik seperti itu.

"Tidak adanya mahar politik seharusnya tidak menghilangkan semangat mereka untuk mencari calon terbaik," jelas Toto.

Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 mengatur larangan adanya mahar politik. Pada Pasal 47 disebutkan bahwa partai politik yang menerapkan mahar akan dikenai sanksi.

Diketahui, hingga kemarin baru ada 705 pasangan bakal calon kepala daerah. Bahkan, di Bolaang Mongondow Timur, tidak ada yang mendaftar menjadi bakal calon kepala daerah. Pilkada serentak akan digelar di 269 daerah pada 9 Desember.


(TRK)