Kasus Suap dan Gratifikasi, Kemendag Janji Dukung Polisi

Surya Perkasa    •    Rabu, 29 Jul 2015 16:41 WIB
suap di kemendag
Kasus Suap dan Gratifikasi, Kemendag Janji Dukung Polisi
Irjen Kemendag Karyanto Suprih memberikan keterangan terkait penggeledahan dugaan korupsi dalam pengurusan izin bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok oleh tim Satgas Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 29 Juli 2015. Antara Foto/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih memuji langkah Polda Metro Jaya membongkar suap dan gratifikasi di lembaga itu. Menurutnya, Kemendag semakin terpacu untuk berbenah.

"Kami berterima kasih, polisi menemukan kejelian ini. Ini bisa dijadikan energi buat Kemendag agar semakin bersemangat memperbaiki dan mengevaluasi," kata Karyanto di kantor Kemendag, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015)

Kementerian Perdagangan menghormati seluruh proses hukum agar berjalan cepat. Salah satu langkah yang  diambil oleh Inspektorat adalah membebastugaskan empat pejabat agar dapat fokus membantu kepolisian membongkar kasus ini.

"Pejabat itu dalam birokrasi artinya struktural, ada Dirjen, eselon II, III, dan IV. Yang jelas dia tidak boleh menangani lagi," kata dia.

Tim Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya menggeledah ruang kerja Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan dan stafnya pada Selasa sore 28 Juli hingga malam. Diduga ada suap dan gratifikasi dalam proses perizinan bongkar muat atau dwelling time di Direktorat Perdagangan Luar Negeri

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengungkapkan, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian Perdagangan. Untuk Partogi statusnya masih saksi.

Dia mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.

"18 kementerian harusnya ada di sana (satu atap), sehingga tercapai (perizinan) satu hari selesai. Harusnya ada perwakilan-perwakilan, tapi tidak ada di situ jadi tidak efektif. Jadi harus datang ke kantor-kantor kementerian itu untuk mengurus," terangnya.


(TRK)