10 Persen dari 269 Daerah Penyelenggara Pilkada Diprediksi Berkonflik

Intan fauzi    •    Rabu, 29 Jul 2015 16:47 WIB
pilkada serentak
10 Persen dari 269 Daerah Penyelenggara Pilkada Diprediksi Berkonflik
Ilustrasi--dok MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pilkada serentak yang digelar awal Desember mendatang diduga berpotensi melahirkan konflik. Namun, hal ini dinilai belum disadari oleh pemerintah.

"Bayangkan ada 269 pilkada serentak dalam sehari. Pemerintah juga masih kurang aware (menyadari) terhadap potensi konflik," kata peneliti PARA Syndicate, Toto Sugiharto, saat diskusi di kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya Timur III, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015).

Contohnya, lanjut Toto, ketidakpuasan pasangan calon gugur dalam pencalonan, tidak puas lalu mengerahkan massa terjadi konflik. Ketidakpuasan pasangan calon terhadap penghitungan suara.

Berdasarkan data International Crisis Group (ICG), pada Pilkada 2010 tercatat 10 persen kekerasan dari 200 daerah. Toto memprediksi setidaknya 10 persen dari 269 daerah pilkada akan diwarnai konflik. "Kita tarik perkiraan 10 persen minimal berpotensi konflik. 10 persen itu banyak dari 269," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan pengamat politik dari National University of Singapore, Bilveer Singh. Menurutnya, pemerintah harus mewaspadai pelaksanaan pilkada, sebab tingkat emosi di daerah lebih tinggi dari pada pusat. "Tingkat emosi di daerah lebih tinggi dari pusat," imbuhnya.

Belajar dari sejarah, Singh menilai, kepolisian seharusnya sudah memetakan daerah mana yang rawan konflik. "Kita sudah tahu daerah rawan di mana. Sudahkah polisi memetakan daerah rawan di Indonesia? Kita kan sudah ada sejarah," terangnya.

Selain itu, Singh mempertanyakan peran TNI dalam pengamanan Pilkada. TNI harus turut berperan mengamankan agenda pesta demokrasi itu. "Di mana para TNI? Lalu pasukan cadangan dibutuhkan tidak? Ini bukan hal tentara masuk politik negara. Peran TNI hampir tidak dibicarakan," pungkasnya.


(YDH)