JK: Aparat Hukum Harus Tegas

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung tindakan tegas aparat hukum agar sektor ekonomi dapat berjalan baik. JK mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tiga pegawai di Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian Perdagangan.

JK belum ingin berkomentar terkait permasalahan sistem satu atap yang diduga menjadi penyebab terjadinya suap dalam pengurusan izin di Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. JK masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian.

"Itu kan masih perlu diperiksa lagi kan. Usai ditetapkan lalu diperiksa kebenarannya bagaimana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Meski begitu, JK tegas mendukung tindakan penegak hukum untuk menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi. Jika korupsi terbukti, hukuman harus diberikan.

"Kalau dia korup ya hukum lah. Setuju saja bahwa aparat hukum tegas supaya ekonomi kita jalan dengan baik," kata orang nomor dua di Republik ini.

Diketahui, polisi mengintai permainan kotor oknum di Kementerian Perdagangan selama satu bulan. Selasa 28 Juli, tiga tim Polda Metro Jaya menggeledah kantor Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan menemukan bukti dugaan suap dan gratifikasi.

Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.

"18 kementerian harusnya ada di sana (satu atap), sehingga tercapai (perizinan) satu hari selesai. Harusnya ada perwakilan-perwakilan, tapi tidak ada di situ jadi tidak efektif. Jadi harus datang ke kantor-kantor kementerian itu untuk mengurus," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu siang.


(TII)