Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung tindakan tegas aparat hukum agar sektor ekonomi dapat berjalan baik. JK mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tiga pegawai di Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian Perdagangan.
JK belum ingin berkomentar terkait permasalahan sistem satu atap yang diduga menjadi penyebab terjadinya suap dalam pengurusan izin di Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. JK masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian.
"Itu kan masih perlu diperiksa lagi kan. Usai ditetapkan lalu diperiksa kebenarannya bagaimana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).
Meski begitu, JK tegas mendukung tindakan penegak hukum untuk menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi. Jika korupsi terbukti, hukuman harus diberikan.
"Kalau dia korup ya hukum lah. Setuju saja bahwa aparat hukum tegas supaya ekonomi kita jalan dengan baik," kata orang nomor dua di Republik ini.
Diketahui, polisi mengintai permainan kotor oknum di Kementerian Perdagangan selama satu bulan. Selasa 28 Juli, tiga tim Polda Metro Jaya menggeledah kantor Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan menemukan bukti dugaan suap dan gratifikasi.
Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.
"18 kementerian harusnya ada di sana (satu atap), sehingga tercapai (perizinan) satu hari selesai. Harusnya ada perwakilan-perwakilan, tapi tidak ada di situ jadi tidak efektif. Jadi harus datang ke kantor-kantor kementerian itu untuk mengurus," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu siang.
(TII)
Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengevaluasi peran dari Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan yang…
Berkas dianggap belum lengkap secara materil dan formil.
Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian memastikan penyidikan kasus korupsi dwelling time berjalan.
Deputi I Kantor Staf Kepresidenan, Yuli Rusdinan mengatakan adanya mafia di pelabuhan terkait kasus dwelling time ada pada bagian …
Penggeledahan terkait dugaan praktik suap dan gratifikasi kuota impor garam di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagang…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menolak tidak mau bernegosiasi jika nilai proyek terlalu mahal.
Jokdri diduga mengatur jadwal dan perangkat pertandingan.
Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1), Eni Maulani Saragih dinilai terbukti menerima suap Rp…
Masing-masing berasal dari adik dan ayah kandung korban.
Dugaan keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam serangan bom Gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel di Jolo, Filipina, be…
Hal ini terungkap pasca-pemeriksaan Jokdri selama 20 jam pada Senin, 18 Februari 2019.
Tuntutan pencabutan hak politik selama lima tahun dinilai berlebihan.
KPK mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.
KPK dan Australia sepakat mempererat kerja sama dalam proses hukum antar kedua negara.
Satgas terus melakukan pengembangan.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
