Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung tindakan tegas aparat hukum agar sektor ekonomi dapat berjalan baik. JK mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tiga pegawai di Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian Perdagangan.
JK belum ingin berkomentar terkait permasalahan sistem satu atap yang diduga menjadi penyebab terjadinya suap dalam pengurusan izin di Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. JK masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian.
"Itu kan masih perlu diperiksa lagi kan. Usai ditetapkan lalu diperiksa kebenarannya bagaimana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).
Meski begitu, JK tegas mendukung tindakan penegak hukum untuk menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi. Jika korupsi terbukti, hukuman harus diberikan.
"Kalau dia korup ya hukum lah. Setuju saja bahwa aparat hukum tegas supaya ekonomi kita jalan dengan baik," kata orang nomor dua di Republik ini.
Diketahui, polisi mengintai permainan kotor oknum di Kementerian Perdagangan selama satu bulan. Selasa 28 Juli, tiga tim Polda Metro Jaya menggeledah kantor Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan menemukan bukti dugaan suap dan gratifikasi.
Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.
"18 kementerian harusnya ada di sana (satu atap), sehingga tercapai (perizinan) satu hari selesai. Harusnya ada perwakilan-perwakilan, tapi tidak ada di situ jadi tidak efektif. Jadi harus datang ke kantor-kantor kementerian itu untuk mengurus," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu siang.
(TII)
Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian memastikan penyidikan kasus korupsi dwelling time berjalan.
Deputi I Kantor Staf Kepresidenan, Yuli Rusdinan mengatakan adanya mafia di pelabuhan terkait kasus dwelling time ada pada bagian …
Penggeledahan terkait dugaan praktik suap dan gratifikasi kuota impor garam di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagang…
Pembentukan pansus DPR untuk mengusut persoalan dwelling time di pelabuhan sangat mendesak.
Penyidik Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya memanggil dua orang pejabat dari Kementerian Perindustrian.
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-jakti akan dihadirkan dalam sidang perkara dugaan korupsi pener…
Dokter Bimanesh Sutarjo bakal mendengarkan sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengklaim memiliki alat dan teknologi canggih.
Made Suprateka mengatatakan pihaknya menghormati penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Dirut PLN Sofyan Basir.
Usai penggeledahan penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa berkas dalam tiga koper dan empat kardus.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir.
Pelaku ditangkap di rumah sakit dalam keadaan kritis karena luka tembak.
Basaria belum mau banyak bicara soal adanya pihak lain yang ikut menikmati kucuran dana suap dari Johannes.
Basaria tak menepis kemungkinan adanya pimpinan Komisi VII lain yang ikut mengupayakan perusahaan Johannes sebagai penggarap proye…
Ihwal terbongkarnya praktik suap ini berawal dari adanya laporan masyarakat sejak Juni 2018.
Dokter Bimanesh Sutarjo bakal mendengarkan sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim Tindak P…
