Suap di Kemendag

Polisi Bidik 18 Instansi

Lukman Diah Sari, Media Indonesia    •    Kamis, 30 Jul 2015 15:17 WIB
suap di kemendag
Polisi Bidik 18 Instansi
Polisi saat menggeledah Kementerian Perdagangan, Selasa (28/7/2015). Foto: Atet Dwi Pramadia/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiono mengungkapkan, penyidik terus mendalami kasus dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang bongkar muat peti kemas di pelabuhan. 

Penyidik membidik tersangka baru. Ada 18 instansi lain yang tengah didalami keterkaitannya.  "Kementerian yang terkait itu ada 18 lembaga setingkat kementerian. Kita akan dalami sesuai dengan kasus yang kita tangani," ujar Mujiono di Mapolda Metro, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2015). 

Mujiono menegaskan kasus ini bakal terus berkembang. Sebab, praktik suap bongkar muat di pelabuhan ini sudah berlangsung lama. "Ini akan terus kita kembangkan. Dari keterangan tersangka kita akan kembangkan," tukasnya.

Dia menyakini, bakal menjerat tersangka lain dari hasil pemeriksaan para tersangka. Namun, menurutnya, penetapan tersangka baru itu baru akan dilakukan setelah ditemukannya minimum dua alat bukti dan sesuai dengan prosedur penetapan tersangka.

"Dari hasil pemeriksaan tersangka, saya yakin ada. Tapi kita dalam menetapkan, ada prosedurnya," jelasnya.

Seperti diketahui, Mujiono menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan tiga tersangka yakni MU, ME, dan IM. MU dan ME telah ditahan. Namun dia belum bisa menyebut, apa peran dari masing-masing tersangka dugaan gratifikasi, suap, dan pencucian uang itu.

Sementara itu, status saksi Partogi Pangaribuan yang sempat menjabat sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kemendag masih belum berubah. Partogi diperiksa lantaran ditemukannya uang sebanyak USD40 ribu di tas milik staf Kepala Seksi Direktorat Daglu, R. Kepada polisi R menyebut uang itu milik Partogi.

Dibidiknya 18 instansi itu diperkuat pernyataan sumber Media Indonesia. Sumber itu menyebutkan, selain Kementerian Perdagangan, instansi yang akan diselidiki antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok.

"Masih ada beberapa instansi lain, tetapi detailnya belum tahu karena penyelidikan sedang berlangsung," ujar sumber tersebut, kemarin.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.

"18 kementerian harusnya ada di sana (satu atap), sehingga tercapai (perizinan) satu hari selesai. Harusnya ada perwakilan-perwakilan, tapi tidak ada di situ jadi tidak efektif. Jadi harus datang ke kantor-kantor kementerian itu untuk mengurus," kata Tito, Rabu 29 Juli.


(KRI)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

17 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA