Metrotvnews.com, Jakata: Kedatangan 300 unit bus bersistem bus rapid transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang beroperasi hingga daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dijamin tidak akan mengganggu trayek Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).
Ketua Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan menyambut positif rencana pengoperasian bus BRT di Jabodetabek. Ia yakin, trayek tidak akan bersinggungan dengan armada APTB. Ia mengungkapkan, Kemenhub akan membantuk badan pengelola bus BRT.
Badan pengelola BRT akan membentuk trayek bus dengan mempertimbangkan trayek yang ada. "Tidak saling bersaing, tapi saling mendukung. Nanti stake holder yang ada akan dilibatkan pengelola untuk membentuk trayek bus sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Safruhan menegaskan, sebelum trayek BRT ditetapkan, pengelola dan stake holder yang terlibat akan survei lapangan. “Ada survei ke lapangan juga nantinya," kata Safruhan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat 300 unit bus bersistem BRT dari Kemenhub. Bus tidak dikelola di bawah PT Trans Jakarta, tetapi dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).
Armada tersebut rencananya beroperasi di jalur padat penumpang, mulai pinggir kota di Bodetabek hingga ke pusat Jakarta. Tarif dan jalur dapat disesuaikan dengan bus TransJakarta. Tarifnya flat: Rp9.000 sekali naik.
(FZN)
PT Transjakarta bakal menambah armada bus terutama ke rute tujuan lokasi wisata.
Produsen bus berbahan bakar gas juga masih terbatas.
Sopir bus transjakarta maut di Permata Hijau ditahan.
Bus TransJakarta Mayasari mengalami kecelakaan yang mengakibatkan seorang warga meninggal.
Satu orang tewas akibat tertimpa pohon.
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Salmah yang merupakan warga Gandaria, Jakarta Selatan mengaku menjadi korban pungutan liar.
Sandiaga Salahuddin Uno meminta pengemudi ojek online tidak unjuk rasa saat Asian Games 2018.
Sandiaga Salahuddin Uno berjanji akan tangani kemunculan kawasan prostitusi di Kampung Bandengan.
Rencananya sebelum revitalisasi dimulai para pedagang tersebut akan ditempatkan di penampungan sementara.
BKD DKI mengacu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Masyarakat DKI Jakarta diminta melaporkan oknum lurah, camat, RT maupun RW yang melakukan pungutan liar (pungli).
Pergub masih belum menjelaskan detail soal batasan zonasi komersial yang ditetapkannya.
Kenaikan diyakini tak memberatkan.
Tim tengah menelusuri kebenaran pungli.
Pembangunan Jakarta sebagai kota pintar kurang memenuhi sejumlah aspek.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
