Haramkan BPJS Kesehatan, MUI Terkontaminasi Kepentingan Politik

Syarief Oebaidillah    •    Kamis, 30 Jul 2015 16:36 WIB
Haramkan BPJS Kesehatan, MUI Terkontaminasi Kepentingan Politik
Kegiatan di salah satu kantor BPJS Kesehatan -- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap praktik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai kritik. MUI dinilai tidak berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan, fatwa MUI terkontaminasi kepentingan politik ketimbang kemaslahatan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

"Keluarnya fatwa MUI tersebut amat kita sayangkan. Seharusnya MUI berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, sebab fatwa itu kan mengikat umat," kata pengamat sosial Ais Anantama Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2015).
 
Menurut dia, BPJS adalah program awal yang juga merupakan andalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf  Kalla (Jokowi-JK). "Jika program BPJS Kesehatan ini dinilai haram atau tidak Islami, bisa merugikan pemerintah dan juga umat. Karena itu MUI harus kembali ke jalan syariah, mengurus hal-hal yang terkait keagamaan," tegasnya.

Ais meminta MUI bersikap arif dan bijaksana sebelum memutuskan sesuatu. Apalagi jelas-jelas diketahui menyangkut umat besar bangsa Indonesia, yang kebanyakan beragama Islam. Ia meminta, MUI tidak mudah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang sebenarnya sangat dilarang oleh Islam.

Hemat dia, MUI sebaiknya menjadi garda terdepan kepentingan umat keseluruhan, khususnya yang beragama Islam. Ia juga meminta sebaiknya MUI membantu keberadaan guru agama dan madrasah/pesantren yang honornya masih belum berjalan baik.

"MUI jangan datang hanya sebagai pelengkap dan pemberi stempel," tegasnya.

Ia juga meminta MUI melek nurani karena program BPJS terbukti banyak manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat desa di Jawa, NTT atau Irian menurutnya sekarang tidak takut lagi ke rumah sakit atau menebus obatnya. Mereka hampir 70 tahun merdeka, baru kali ini merasakan betul ada yang mengurusi kesehatan mereka, merasa bahwa Indonesia memang sudah merdeka.

"Itu yang saya serap dari melihat antusias rakyat atas program Jokowi-JK termasuk BPJS. dan MUI kalau tidak hati-hati dan sembarangan mengumbar fatwanya dapat menjadi bumerang dan MUI malah yang diharamkan fatwanya oleh rakyat," tandasnya.
(MBM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA