Di Balik Kegesitan Polisi Ungkap Kasus Dugaan Suap Dwelling Time

Mohammad Adam    •    Kamis, 30 Jul 2015 17:50 WIB
suap di kemendag
Di Balik Kegesitan Polisi Ungkap Kasus Dugaan Suap <i>Dwelling Time</i>
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo tak bisa menyembunyikan kemarahannya pada Rabu siang itu (17/6/2015), saat menyaksikan data yang menunjukkan bahwa waktu sandar kapal atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mencapai 5,5 hari. Hal ini mencerminkan pelayanan proses bongkar muat barang di pelabuhan ternyata masih sangat lambat.
 
Saat itu Jokowi (sapaan Joko Widodo) didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, dan jajaran pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan.
 
Ia menanyakan dengan nada geram kepada para pejabat terkait tentang apa alasan dwelling time tidak bisa dipercepat hingga kurang dari lima hari. "Ya, paling tidak 4,7 hari lah targetnya,” ujar Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Setelah menemukan fakta yang mengecewakan ini, siang itu Jokowi pun langsung memimpin rapat dengan 18 kementerian dan lembaga untuk membahas solusi terkait lambannya pelayanan pelabuhan. Ia menyatakan akan menyelidiki instansi mana yang pelayanannya paling lambat. Presiden bahkan menegaskan bakal memecat pejabat yang tidak becus dalam kinerjanya untuk mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan.


 
"Saya akan cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Bisa saja dirjennya saya copot, bisa saja pelaku di lapangannya yang dicopot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi.
 
Wajar jika masalah ini membuat Jokowi berang. Sebab, hingga kini Indonesia masih menyandang citra buruk sebagai negara dengan inefisiensi logistik tertinggi di ASEAN. Biaya logistik di pelabuhan Indonesia mencapai 24,5 persen dibanding produk domestik bruto (PDB).
 
Percepatan pelayanan bongkar muat di pelabuhan memang menjadi perhatian presiden. Sebab, kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari lamanya dwelling time ini bisa mencapai Rp780 triliun per tahun.

Sistem satu atap tak berjalan

Fakta lambannya bongkar muat di pelabuhan ini memunculkan kecurigaan. Disinyalir ada sejumlah oknum yang bermain untuk menerima setoran dari pengusaha. Jokowi menyebut ada 18 kementerian terkait dalam proses pelayanan.

Menanggapi amukan Jokowi tersebut, aparat penegak hukum pun langsung cepat tanggap. Selang satu bulan setelah kejadian itu, ternyata polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan. Polisi mengintai permainan kotor oknum di Kementerian Perdagangan selama satu bulan. Selasa 28 Juli, tiga tim Polda Metro Jaya menggeledah kantor Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan menemukan bukti dugaan suap dan gratifikasi.

Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, tim gabungan menemukan permasalahan dalam sistem satu atap untuk mengurus perizinan perdagangan luar negeri. Sistem tersebut tak berjalan efektif karena tidak diisi perwakilan dari 18 instansi.

"18 kementerian harusnya ada di sana (satu atap), sehingga tercapai (perizinan) satu hari selesai. Harusnya ada perwakilan-perwakilan, tapi tidak ada di situ jadi tidak efektif. Jadi harus datang ke kantor-kantor kementerian itu untuk mengurus," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7/2015).



Dia menjelaskan, untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan meliputi tiga kegiatan. Pertama, preclearance yang meliputi perizinan; kedua, clearance proses di Bea Cukai; terakhir postclearance untuk mengeluarkan barang. "Ini ada beberapa problem. Ada keterlambatan di tiga bagian ini," kata Tito.

Pada proses preclearance, perizinan berjalan lambat dan diduga tak sesuai prosedur. Proses kedua dan ketiga juga bermasalah. Namun, Tito belum menyebutkan jelas permasalahan yang terjadi di dalam. Dia menilai permasalahan utama saat preclearance.

"Di preclearance ada apa? Ternyata sistem 18 instansi satu atap tidak berjalan. Harusnya setiap 18 instansi ini ada perwakilan. Jadi tanpa dikenakan biaya, cukup satu hari selesai. Tapi karena ini adanya di kantor masing-masing bukan di Tanjung Priok, pengusaha harus ke sana ke mari, jadi panjang," beber dia.

Karena mengurus izin perdagangan luar negeri sangat sulit, muncul lah calo. Mereka meminta uang ke pengusaha agar surat izin keluar lebih cepat. Calo ada yang dari dalam Kementerian Perdagangan, ada juga dari luar.

"Calo luar bisa masuk, dari dalam diminta uang, setelah itu izin keluar," ungkapnya.

"Sengaja dia barangnya masuk dulu. Setelah itu baru dibayar. Harusnya tidak boleh. Harusnya ada izin dulu, baru barang masuk ke pelabuhan. Ini terjadi permainan seperti itu," ungkap dia.

Penyidik Polda Metro Jaya menduga ada tindak pidana gratifikasi dan suap. "Kami lakukan penyelidikan selama hampir satu bulan. Kami berkesimpulan ada tindak pidana penyuapan, gratifikasi karena perizinan tadi. Itu lebih banyak terjadi di Kementerian Perdagangan," kata Tito.

Dia mengungkapkan, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain itu, enam orang diperiksa intensif. "Ada lebih kurang enam orang yang dibawa kemarin, dan ini sedang kita lakukan pemeriksaan," ujarnya.

Para tersangka yakni seorang perantara berinisial N, seorang pekerja harian lepas di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial MU, dan salah seorang Kasubdit di Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Pemerintahan saat ini memang mengedepankan sistem perizinan satu pintu. Presiden Joko Widodo mengatakan, sistem perizinan satu pintu bisa menekan angka penyelewengan uang negara.

"Sistem one stop service, cash management, pajak online yang akan mengurangi tindakan penyimpangan dan penyelewengan," kata Jokowi, Selasa 9 Desember 2014.

Berdasarkan data analisa, kasus ini langsung menyedot perhatian publik di Indonesia. Polda Metro Jaya mendapat sorotan lantaran kegesitannya mengungkap fakta celah terjadinya suap disertai bukti-buktinya. Fenomena suap disebut lantaran proses izin yang berbelit-belit. Hal ini tak terlepas dari tidak adanya instansi yang berada di pelabuhan.



Uang miliaran rupiah di rekening tersangka


Tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap di Kementerian Perdagangan inisial MU punya uang miliaran. Padahal, ia hanya pekerja harian lepas di Kementerian Perdagangan.

"MU dari dalam, dia pekerja harian lepas. Kami sudah buka rekeningnya, nilainya miliaran," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti mengatakan, uang tersebut diduga bukan milik MU. "Dia bercerita, uang itu bukan punya dia. Uang ini adalah milik siapa-siapa," kata  Krishna.

Tito menyampaikan, penyidik akan mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi ini hingga ke orang-orang yang di atas MU. "Akan kami kembangkan sampai di mana di atasnya," paparnya.

Berdasarkan data analisa di bawah ini juga menunjukkan bahwa Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian menjadi tokoh sentral berkenaan isu pemberitaan media untuk topik kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait masalah dwelling time ini.



Sementara itu, Kementerian Perdagangan pun langsung membebastugaskan beberapa pejabatnya yang diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan. Dengan demikian kini Partogi berstatus sebagai dirjen non-aktif.

"Untuk mendukung proses pemeriksaan, kami membebastugaskan pejabat yang diperiksa untuk menjalani pemeriksaan polisi," tegas Inspektur Jenderal Kemendag Karyanto Suprih di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat.

Data analisa juga menunjukkan bahwa sentimen pemberitaan media terhadap kasus ini cenderung negatif meski banyak juga yang menyorotnya secara netral.


 


(ADM)