ISNU: Fatwa MUI Soal BPJS Kesehatan Hanya Opini Keagamaan

Amaluddin    •    Kamis, 30 Jul 2015 17:58 WIB
bpjs kesehatan
ISNU: Fatwa MUI Soal BPJS Kesehatan Hanya Opini Keagamaan
Sejumlah peserta antre untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data di BPJS Kesehatan KCU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Metrotvnews.com, Surabaya: Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur Ahmad Zainul Hamdi menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebut sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai syariat, hanya opini keagamaan. Menurut dia, fatwa MUI tersebut tidak mengikat kepada hukum positif negara Indonesia.

"Fatwa tersebut adalah religios opinion. Tidak ada dalam konteks hukum positif. Silakan mau mengikuti atau tidak," kata Inung, sapaan akrabnya, saat dihubungi, di Surabaya, Kamis (30/7/2017).

Menurut Dosen Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu, sebuah opini tak wajib ditaati. Selain itu, MUI juga bukan lembaga negara pembuat hukum dan aturan. Siapa saja boleh mengeluarkan opini.

Menurutnya, yang tidak boleh adalah memaksakan agar masyarakat luas mengikuti fatwa tersebut. "Sekarang misalnya, MUI mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah dan NU juga mengeluarkan fatwa. Terus ikut yang mana? Sementara Tuhan kita hanya satu," jelasnya.

Menurut Inung, munculnya faktwa tersebut dikarenakan komposisi komisi fatwa MUI saat ini banyak diisi orang-orang yang konservatif, bukan progresif. Seharusnya, kata dia, MUI membuka pandangan lebih luas dalam mempertimbangkan fatwa tersebut.


(UWA)

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Politikus PDIP di Kasus KTP-el

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Politikus PDIP di Kasus KTP-el

1 hour Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat kasus k…

BERITA LAINNYA