Pelindo II Sewakan JICT ke Asing, Jonan Lempar ke Menteri Rini

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 31 Jul 2015 09:41 WIB
pelindo
Pelindo II Sewakan JICT ke Asing, Jonan Lempar ke Menteri Rini
Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menhub Ignasius Jonan. FOTO: Antara/Vitalis Yogi Trisna

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tidak mau mengomentari terkait potensi kerugian negara yang diakibatkan dari perpanjangan kontrak konsesi antara Pelindo II yang menyewakan  Terminal Peti Kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asing yaitu Hutchison Port Holdings (HPH), yang diperpanjang hingga 2039.

Jonan menegaskan, persoalan kontrak Pelindo dan HPH tidak berada dalam ranah kementerian yang dipimpinnya. Dirinya malah melemparnya pada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, karena domain keputusan ada di tangan mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Megawati itu.

"Tidak tahu saya (soal sewa), itu tanya Bu Rini. Kalau perpanjangan kontrak adalah domain komersial, itu silakan tanya Menteri BUMN yang memberikan persetujuan," kata Jonan ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015) malam.

Seperti diketahui, perpanjangan kontrak ini ditentang oleh para pekerja JICT. Perpanjangan konsesi itu banyak dipertanyakan karena dinilai berpotensi merugikan negara. Pasalnya, nilai penjualan atau unfront payment JICT 2014 sebesar USD215 juta, lebih kecil dari penjualan di 1999 yang mencapai USD234 juta. Angka tersebut dinilai ganjil karena kondisi JICT saat ini jauh lebih besar daripada 1999 lalu. Atau dengan kata lain, nilai sewa JICT pada 2014 sebesar USD215 juta atau setara dengan keuntungan JICT selama dua tahun saja.

Menurut Jonan, mungkin saja pendapatannya lebih kecil karena bisnisnya lebih sepi. Namun, dia menjelaskan yang harus dilakukan sebelum melakukan perpanjangan kontrak yakni Pelindo II harus melakukan kontrak konsesi dengan otoritas pelabuhan, karena merupakan amanah Undang-Undang Setelah itu, jika perusahaan yang dipimpin RJ Lino tersebut mau memperpanjang JICT dengan HPH terserah.

"Kalau mau perpanjang silakan. Lah kalau terlalu murah atau terlalu mahal, tanya ibu menteri BUMN yang memberikan persetujuan. Saya enggak mau kasih komentar, wong saya enggak lihat angkanya Tahun sebelumnya itu berapa saya enggak tahu," pungkasnya.


(AHL)