Lebih Tepat UU Sertifikasi Haram, Bukan Halal

Kesturi Haryunani    •    Jumat, 31 Jul 2015 10:31 WIB
nasdem
Lebih Tepat UU Sertifikasi Haram, Bukan Halal
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan -- istimewa

Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat yang mayoritas muslim seperti Indonesia, lebih baik memutuskan Undang-Undang sertifikasi haram. Karena yang haram lebih sedikit daripada yang halal.

"Misalnya saya ke Australia. Tidak ada Undang-Undang (sertifikasi) haram, yang ada Undang-Undang (sertifikasi) halal. Karena orang Australia, yang muslimnya, tahu ini halal. Nah kalau kita (Indonesia) yang muslim ini, barang dilabel haram kita ga makan. Jadi tidak rumit," ujar anggota Komisi VI DPR, Zulfan Lindan, di acara Economic Challenges Metro TV, Selasa (28/7/2015).

Jika ini yang diterapkan, tambah Zulfan, tidak akan membuat rumit dan membebani usaha-usaha kecil seperti UMKM. Oleh karena itu, DPR akan mengkaji kembali UU sertifikasi halal untuk direvisi supaya lebih baik.

Politisi NasDem ini juga menjelaskan, bahwa lembaga-lembaga terkait perlu diefektifkan dalam pelibatan secara serius. Lembaga-lembaga itu adalah kementerian Pertanian, Industri, Perdagangan, Kesehatan, dan Kementerian Agama.

"Tinggal Menteri Agama mengkoordinir kementerian yang ada. Kemudian mengefektifkan dinas-dinas yang ada di daerahnya, untuk mengontrol (soal sertifikasi) ini," jelasnnya.

Hal lain yang dikritisi oleh Zulfan yaitu mengenai harga sertifikasi label halal. Dia mengakui, dulu pernah ada yang menawarkan keuntungan dari sertifikasi label halal saat dirinya masih duduk di Komisi I periode 2001-2004.

"Dulu saya pernah ditawari Rp1 dari harga label Rp25 bila menyetujui. Undang-Undang yang sekarang perlu diselidiki, kenapa UU ini terlalu dipaksakan. Jangan-jangan ada main," ujarnya keras.

Menurutnya, yang paling penting diperhatikan adalah kontrol yang masih lemah. Merujuk pada negara tetangga Australia, Zulfan menggambarkan ketatnya kontrol disana.

"Di sana, untuk memotong hewan seperti ayam, sapi, kambing, harus masuk ke rumah potong. Tidak boleh di rumah masing-masing," kata Zulfan.

Oleh karena itu, infrastruktur yang matang terlebih dahulu yang perlu disiapkan. Baru setelah itu, dikeluarkan peraturan pemerintah.


(NIN)