Mangkrak, Menteri PU Bakal Cabut Hak Kelola Investor Tol Batang-Semarang

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 31 Jul 2015 10:51 WIB
jalan tol
Mangkrak, Menteri PU Bakal Cabut Hak Kelola Investor Tol Batang-Semarang
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan bakal mencabut konsesi atau izin pengelolaan ruas tol Batang-Semarang, Jawa Tengah yang dikelola oleh PT Marga Setia Puritama.

Menurut dia, investor jalan tol tersebut telah lalai memberikan jaminan tanda komitmen untuk melanjutkan proyek yang sudah bertahun-tahun mangkrak. Dia beranggapan badan usaha jalan tol (BUJT) tersebut tidak juga menunjukkan keseriusannya memberikan uang jaminan.

"Ya, Batang-Semarang kita tarik, karena dia (PT MSP) lalai memperpanjang jaminan pelaksanaan. Saya sudah surati," kata Basuki ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Juli 2015.

Basuki mengatakan, dirinya bakal memanggil BUJT tersebut pada minggu ini. Menurutnya, ada dua opsi yang bisa ditawarkan untuk Batang-Semarang yakni mencari mitra strategis dan pemerintah akan kembali melelang proyek tersebut.

"Penyelesaiannya ada dua, bisa mereka mencari mitra strategis baru yang lebih kuat atau saya akan lelang. Minggu-minggu ini BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) mengundang mereka itu tol Batang-Semarang, tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan proyek," jelas dia.

Ruas Jalan Tol Batang-Semarang dimiliki oleh BUJT PT Marga Setia Puritama yang semula dimiliki oleh PT Intsia Persada Permai sebesar 40 persen, PT Banyuwen Permatasari 55 persen, dan PT Karya Terampil Mandiri lima persen. Pada 2008, PT Bakrie Toll Road mengambil alih 65 persen kepemilikan saham dari PT Marga Setia Puritama namun keluar dan melepas seluruh sahamnya pada 2011.

Bukan hanya tol Batang-Semarang saja yang mangkrak, namun proyek jalan Tol Pemalang-Batang pun demikian. Saat ini, kata dia, tengah mencari mitra strategis untuk pendanaan yang lebih kuat. "Itu penyelesaiannya lewat perbankan," tuturnya.

Lebih lanjut, meski dengan ada beberapa kasus proyek yang mangkrak, pemerintah tidak akan menunjuk langsung investor untuk menghindari mandeknya sebuah proyek.

"Tidak ada itu (penunjukkan langsung). Solusinya adalah dengan pembebasan langsung oleh pemerintah, prioritasnya swasta, BUMN, dan APBN. Sudah itu saja, tak ada penunjukkan langsung," pungkasnya.


(AHL)